MEDAN, Sumutpos.jawapos.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional harus mengedepankan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Ia menekankan tidak boleh ada lagi praktik yang mempersulit ataupun memperlambat pelayanan pertanahan.
Penegasan tersebut disampaikan Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Utara serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) se-Sumatera Utara di Medan, Rabu (22/7/2026).
Dalam arahannya, Nusron mengajak seluruh aparatur BPN membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik dan meninggalkan warisan (legacy) berupa tata kelola yang semakin baik.
"Saya mengajak Bapak dan Ibu menata kantor ini dengan menciptakan legacy yang lebih baik. Puaskan dan permudah layanan kepada masyarakat. Tidak boleh ada niat sedikit pun untuk mempersulit ataupun memperlambat masyarakat. Kalau memang sudah waktunya dilayani, layani berdasarkan sistem," tegas Nusron.
Menurutnya, transformasi layanan pertanahan tidak cukup hanya melalui pembenahan regulasi maupun sistem digital, tetapi harus dibarengi perubahan budaya kerja seluruh aparatur agar semakin profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Peringati Hari Bhakti Adhyaksa ke-66, Kajari Deliserdang Tekankan Profesionalisme dan Integritas
Ia menilai pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN.
Dalam pengarahan yang dihadiri Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Nugraha, para pejabat administrator, serta pejabat pengawas di lingkungan BPN Sumut, Nusron juga menekankan pentingnya sistem pelayanan yang memiliki standar waktu dan proses yang jelas.
Menurutnya, setiap pemohon harus mengetahui perkembangan berkas yang diajukan, mulai dari tahapan proses hingga perkiraan waktu penyelesaian.
"Pelayanan publik harus terukur, sistematis, transparan, mudah dipantau, dan memiliki kepastian. Masyarakat harus tahu prosesnya sudah sampai di mana, kapan selesai, dan apa yang harus dilakukan. Saya tidak ingin pelayanan berbasis perhatian, tetapi pelayanan berbasis sistem," ujarnya.
Ia menegaskan, budaya melayani harus menjadi komitmen seluruh pegawai ATR/BPN. Karena itu, setiap aparatur diminta menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap layanan pertanahan.
Baca Juga: Buka Muswil III SAPMA PP Sumut, Ijeck Tegaskan Kader Terlibat Narkoba Harus Dipecat
Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga menerima paparan mengenai capaian kinerja Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil Nugraha sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program dan pelayanan di daerah.
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid.
Melalui pengarahan ini, Nusron berharap seluruh jajaran BPN di Sumatera Utara mampu menghadirkan layanan pertanahan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan upaya transformasi birokrasi yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN. (lib/han)
Editor : Johan Panjaitan