MEDAN, Sumutpos.Jawapos.com – Persoalan banjir masih menjadi keluhan utama masyarakat Kota Medan. Aspirasi itu kembali mengemuka dalam reses 50 anggota DPRD Kota Medan pada 25–26 Juli 2026, di mana banyak warga meminta pemerintah segera memperbaiki sistem drainase yang dinilai belum mampu mengatasi genangan di sejumlah kawasan.
Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi, menegaskan penanganan banjir tetap menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Medan.
Menurutnya, Pemko Medan terus mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir melalui pembangunan drainase baru, normalisasi saluran yang sudah ada, hingga pelebaran drainase di berbagai titik.
"Untuk masalah banjir ini memang menjadi prioritas kami. Untuk itu, pembangunan dan normalisasi drainase akan segera dituntaskan," ujar Khairul Azmi kepada Sumut Pos, Selasa (28/7/2026).
Medan Utara Masih Minim Drainase
Khairul mengakui masih terdapat beberapa kawasan di Kota Medan yang belum memiliki jaringan drainase sama sekali. Kondisi tersebut, kata dia, mayoritas berada di wilayah Medan Utara.
Baca Juga: Special Clip "Dan Bandung" Dirilis, Romansa Samo dan Elma Kian Menghangat Jelang Tayang 20 Agustus
Karena itu, pembangunan saluran drainase di kawasan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah dan diharapkan dapat mulai direalisasikan melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
"Untuk wilayah yang belum memiliki drainase hanya ada di beberapa lokasi saja, yaitu di Medan Utara, dan itu sudah menjadi perhatian kita. Tentunya pembangunan drainase tersebut akan segera dilakukan, secepatnya. Mudah-mudahan di tahun ini melalui P-APBD 2026," katanya.
Meski demikian, ia menjelaskan sebagian besar wilayah Kota Medan sebenarnya telah memiliki sistem drainase. Persoalannya, banyak saluran yang tidak lagi berfungsi optimal akibat sedimentasi maupun penyempitan.
Oleh sebab itu, normalisasi menjadi langkah awal yang terus dilakukan agar aliran air kembali lancar.
"Untuk itu kita terus melakukan normalisasi. Kita pastikan drainase-drainase yang ada terbebas dari sedimentasi. Itu langkah awal yang bisa kita lakukan," ujarnya.
Pelebaran Drainase Terbentur Penolakan Warga
Selain normalisasi, Dinas SDABMBK juga terus melakukan pelebaran drainase melalui pemasangan U-Ditch di sejumlah kawasan yang rawan tergenang.
Langkah itu bertujuan meningkatkan kapasitas saluran sehingga mampu menampung debit air yang lebih besar saat hujan deras.
Namun di lapangan, pelaksanaan pekerjaan kerap menghadapi kendala berupa penolakan dari sebagian warga yang keberatan ketika bangunan di atas saluran drainase harus dibongkar demi pelebaran.
"Hanya saja di lapangan kita kerap terkendala oleh protes sejumlah masyarakat pemilik rumah yang keberatan saat tembok di atas drainase mereka dibongkar untuk pelebaran drainase. Padahal, langkah ini dilakukan agar drainase mereka lebih besar dan mampu menampung serta mengalirkan air dalam jumlah yang lebih banyak," jelas Khairul.
Bangun Sistem Drainase yang Terintegrasi
Khairul menegaskan, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun saluran yang lebih besar.
Menurutnya, seluruh jaringan drainase harus dirancang saling terhubung sehingga air dapat mengalir dengan baik menuju sungai maupun saluran pembuangan utama.
Karena itu, selain pembangunan drainase, Pemko Medan juga terus mengembangkan sodetan serta kolam retensi sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir secara menyeluruh.
"Mohon dukungan dari semua pihak, khususnya masyarakat. Apalagi ketika kita sedang membangun drainase, membuat sodetan, hingga membangun kolam retensi. Di awal pembangunan tentu ada yang terdampak, tetapi semua ini proses yang harus dilalui agar masalah banjir ini dapat segera teratasi," katanya.
Aspirasi DPRD Masuk Skala Prioritas
Khairul memastikan seluruh usulan masyarakat yang disampaikan melalui reses anggota DPRD Kota Medan akan menjadi bahan penyusunan program kerja Dinas SDABMBK.
Ia berharap sebanyak mungkin usulan dapat diakomodasi dalam Perubahan APBD 2026. Apabila belum memungkinkan, program tersebut akan dimasukkan dalam Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
"Untuk pokok pikiran yang didapatkan dari reses, sebisa mungkin akan kita tampung di P-APBD tahun ini. Paling lama akan kita masukkan ke dalam R-APBD tahun depan," pungkasnya.(map/han)
Editor : Johan Panjaitan