MEDAN, SUMUT POS- Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan, Saipul Bahri, mengajak warga mengawal anggaran pembangunan Medan Utara.
Sebab, 35 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan dialokasikan untuk pembangunan di wilayah Medan Utara, meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan.
Ajakan itu disampaikannya setelah mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan pada Reses VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Jalan Abdul Sani Muthalib, Lingkungan IX, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (25/7/2026).
Baca Juga: Polisi Kembali Membuka Penyelidikan atas Kematian Rifin, Bibi serta Sepupuh Korban Diperiksa
Hadir pada kesempatan tersebut, Kabid Pengelolaan Informasi Adminduk Disdukcapil Adi Umarto Parinduri, Camat Medan Marelan Zulkifli Pulungan, Camat Medan Labuhan Elias Padang, Camat Medan Belawan Robby Kurniawan, mewakili Dishub Mestika Hadi Dalimunthe, Puskesmas Terjun Nafi’ah serta ratusan masyarakat dari tiga kecamatan di wilayah Medan Utara.
“Selain kami para legislator dari Dapil II, masyarakat juga harus ikut mengawal anggaran itu, agar percepatan pembangunan wilayah Medan Utara dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu,” katanya.
Anggota Komisi I itu mengaku, wilayah Medan Utara secara menyeluruh masih membutuhkan pembangunan infrastruktur, baik itu jalan maupun drainase. “Tanpa mengkesampingkan kebutuhan pembangunan yang lain, mayoritas wilayah Medan Utara ini butuh pembangunan infrastruktur,” katanya.
Bahkan, sebut Ketua DPW Garpu Sumut itu, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sangat konsern terhadap pembangunan di wilayah Medan Utara, khusunya wilayan Marelan.
“Pak Wali tidak bosan-bosannya turun ke wilayah Medan Utara menyerap aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait pembangunan. Baru-baru ini, Pak Wali meninjau langsung pembangunan Jalan Marelan III Tengah,” ungkapnya.
Terkait aspirasi masyarakat soal infrastruktur, Saipul, menyampaikan beberapa titik yang diajukan, saat ini sudah masuk dalam skala prioritas pembangunan dan sudah ada yang masuk dalam proses lelang.
