MEDAN, Sumutpos.jawapos.com – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar isu sektor pertanian, melainkan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus menjadi tanggung jawab seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari desa hingga pemerintah pusat.
Penegasan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri penutupan Pelatihan dan Pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh di Aula BPSDM Sumut, Medan, Selasa (28/7/2026).
Menurut Bobby, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah harus bergerak dalam satu irama menjalankan agenda ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca Juga: Kontroversi Komunitas Lari Bali yang Diduga Eksklusif WNA, Kritik Mengalir hingga dari Ekspatriat
"Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pangan, bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala keluarga, tetapi juga kewajiban pemerintah di setiap tingkatan," ujar Bobby.
Ia menekankan, tantangan pemerintah saat ini bukan lagi sekadar menyusun program, melainkan memastikan seluruh kebijakan Presiden dapat diimplementasikan secara nyata hingga ke tingkat desa dan dipahami masyarakat.
"Tugas kita adalah bagaimana program Presiden ini bisa terimplementasi sampai ke tingkat paling bawah dan dipahami," katanya.
Bobby menilai berbagai kebijakan pemerintah pusat, khususnya di sektor pertanian, mulai menunjukkan hasil positif. Salah satu indikatornya adalah semakin baiknya penyerapan hasil panen petani, sehingga memberikan kepastian pasar bagi para produsen pangan.
Untuk memperkuat kesinambungan antara produksi pertanian dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bobby mengusulkan agar setiap dapur MBG menjalin kemitraan langsung dengan kelompok tani. Bahkan, ia mengusulkan adanya surat dukungan dari kelompok tani sebagai salah satu syarat operasional dapur MBG.
Menurutnya, skema tersebut akan menciptakan rantai pasok pangan yang lebih kuat sekaligus memastikan hasil panen petani lokal terserap secara berkelanjutan.
Baca Juga: Persebaya vs PSMS: Aroma Duel Klasik
"Kalau boleh kami mengusulkan, agar dapur MBG ke depan memiliki surat dukungan dari kelompok tani yang tergabung di dalam Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara sebagai syarat operasional," ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan berbagai data yang dimiliki pemerintah, kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo telah memberikan dampak positif terhadap sektor pertanian.
"Hari ini kami melihat program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden berjalan sejalan, termasuk di bidang pertanian. Kita tahu dari data-data yang ada bahwa penyerapan hasil petani hari ini sudah sangat baik," katanya.
Bobby juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Tani Merdeka. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat berbagai program pembangunan pertanian, mulai dari peningkatan produksi hingga penguatan ketahanan pangan daerah.
"Nanti dengan Tani Merdeka mungkin bisa kita kolaborasikan program-programnya, karena kami yakin semuanya sudah ada ahlinya di sana," ucap Bobby.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Tani Merdeka Sumatera Utara, Gusmiyadi, menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur Bobby Nasution dalam memberikan perhatian terhadap sektor pertanian. Ia juga mendukung gagasan penerapan zonasi pertanian dan peternakan di Sumatera Utara sebagai strategi memperkuat pembangunan pangan berbasis potensi wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Gusmiyadi mengungkapkan bahwa Sumatera Utara belum berhasil ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) 2029. Meski demikian, pihaknya mengusulkan agar Sumut menjadi tuan rumah pertemuan petani tingkat nasional sebagai wadah konsolidasi petani dari seluruh Indonesia.
"Kita pastikan Sumatera Utara akan menjadi basis konsolidasi kaum petani di seluruh Indonesia," tegasnya.
Penutupan Pelatihan dan Pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh turut dihadiri Ketua Umum Tani Merdeka Don Muzakir, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, serta sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan sektor pertanian dari Sumatera Utara dan Aceh.(rel/han)
Editor : Johan Panjaitan