Medan - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan dukungan dan kepastian bagi dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di daerah. Permintaan itu disampaikan Ketua Umum Kadin Sumut, Firsal Dida Mutyara, dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sumut 2026. Salah satu persoalan yang disorot adalah tingginya biaya logistik yang disebut mencapai sekitar 30 persen dari komponen harga produk di Sumatera Utara.
“Banyak permasalahan kualitas jalan provinsi dan kabupaten kota yang tidak baik sehingga menimbulkan biaya logistik yang tinggi. Kita sama-sama tahu bahwa dari komponen harga produk yang ada di Sumatera Utara ini 30 persen adalah biaya logistik,” kata Dida, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, tingginya biaya logistik membuat produk Sumatera Utara sulit bersaing. Karena itu, pemerintah perlu membenahi konektivitas dan berbagai persoalan distribusi yang selama ini meningkatkan biaya usaha. “Dengan biaya logistik yang 30 persen, teman-teman ini tidak bisa bersaing. Nah, akhirnya menjadi penonton di daerah sendiri,” ujarnya.
Baca Juga: Bersama USU, Konsulat Jenderal India di Medan Rayakan Hari Ayurveda 2026
Selain logistik, Dida menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi dinilai masih terkonsentrasi di kawasan Medan dan Pantai Timur, sementara Pantai Barat, Tapanuli dan Kepulauan Nias masih menghadapi persoalan infrastruktur, konektivitas dan akses pasar.
Ia juga mendorong pemerintah dan dunia usaha mengurangi ketergantungan daerah terhadap komoditas mentah seperti sawit dan karet melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan nilai tambah.
Persoalan lain yang disoroti adalah akses pembiayaan bagi UMKM dan nelayan yang belum bankable. Ia meminta perbankan menyiapkan skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha masyarakat, termasuk sektor perikanan dan kelautan.
Baca Juga: Dodhy Thahir Dikenakan Pasal Berlapis, Kuasa Hukum: Sangat Tidak Relevan
Memasuki 2027, Dida meminta pemerintah memberikan kepastian investasi dan kemudahan perizinan agar dunia usaha dapat mengambil peran lebih besar dalam pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dengan Kadin dan pelaku usaha dinilai menjadi bagian penting.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa melaksanakan berdiri sendiri. Harus ada Kadin di dalamnya. Harus ada pelaku usaha di dalamnya,” kata Timur.
Baca Juga: IPOT X Revolusi Pertama Investasi dengan AI-Native Intelligence, Ubah Kompleksitas Pasar Jadi Market
Timur menyebut APBD Sumut saat ini sekitar Rp13,6 triliun, dengan sekitar 40 persen dialokasikan untuk infrastruktur sebagai bagian dari mandatory spending. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah membuat kolaborasi dengan dunia usaha dan sumber pembiayaan lainnya tetap diperlukan.
Salah satu perhatian Pemprov Sumut adalah memperkuat konektivitas dan distribusi material pembangunan ke Kepulauan Nias. Timur mengatakan pemerintah tengah menyiapkan fasilitas gudang logistik di kawasan pesisir untuk menyimpan material seperti semen, kayu dan besi.
Menurutnya, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan lahan sekitar 1,9 hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut. Pembiayaannya dapat bersumber dari APBD, APBN, pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), CSR maupun pihak ketiga. “Ini akan dibangun dalam rangka untuk memasok nanti alat-alat bangunan ke sana di Kepulauan Nias,” ujarnya.
Baca Juga: Polda Sumut Akhirnya Tahan Dodhy Thahir
Timur juga menekankan pentingnya memperkuat rantai logistik dari sentra produksi hingga Pelabuhan Belawan. Menurutnya, komoditas seperti CPO dan hasil pertanian serta perkebunan dari berbagai daerah harus dapat dikirim secara cepat dan efisien sehingga tidak mengalami penurunan nilai akibat lamanya proses distribusi.
Ia juga mendorong dunia usaha memanfaatkan peluang kerja sama kawasan melalui Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), serta penguatan konektivitas Sumatera, termasuk pembangunan jalan tol hingga Aceh dan koneksinya dengan Pelabuhan Belawan.
Timur menegaskan pemerintah dan dunia usaha harus berjalan bersama agar potensi ekonomi Sumatera Utara dapat dimanfaatkan secara optimal. (sih)
Editor : Redaksi