MEDAN, Sumutpos.jawapos.com – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara (Sumut) 2027 sebesar 5,6 persen belum tentu menjadi kabar menggembirakan bagi seluruh pekerja. Di tengah tekanan biaya hidup dan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, tambahan upah tersebut dinilai belum tentu cukup untuk menjawab tuntutan peningkatan kesejahteraan buruh.
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta, mengakui besaran kenaikan UMP tersebut berpotensi belum memuaskan kalangan pekerja. Sebab, kebutuhan buruh tidak hanya berkutat pada pangan, tetapi juga mencakup biaya transportasi, tempat tinggal, pendidikan, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.
Menurut Hendra, penetapan UMP memang harus mengacu pada sejumlah indikator ekonomi, terutama inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, besaran kenaikan upah tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan keinginan satu pihak.
"Kalau berbicara mengenai kenaikan UMP, tentu ada perhitungannya. Ada faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor lainnya yang menjadi dasar penentuan besaran kenaikan. Jadi, ini bukan angka yang ditetapkan begitu saja," ujar Hendra kepada Sumut Pos, Minggu (22/11/2026).
Baca Juga: Jangan Tunggu Pikun! 10 Makanan Ini Bantu Jaga Ketajaman Otak Setelah Usia 40 Tahun
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu memahami apabila pekerja masih mengharapkan kenaikan lebih besar. Terlebih, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari kerap dirasakan langsung oleh masyarakat, sementara penyesuaian upah belum tentu sebanding dengan peningkatan pengeluaran.
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar berapa persen UMP dinaikkan, melainkan seberapa besar tambahan penghasilan tersebut mampu mempertahankan daya beli pekerja.
Dengan kata lain, kenaikan upah secara nominal belum otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan apabila biaya hidup juga terus bergerak naik.
"Kalau ditanya apakah kenaikan ini sudah memuaskan semua pihak, tentu belum tentu. Ada pekerja yang mungkin berharap kenaikannya lebih besar. Tetapi kita juga harus melihat bahwa ada perhitungan dan indikator ekonomi yang menjadi dasar penetapannya," katanya.
Daya Beli Buruh Jadi Pekerjaan Rumah
Hendra menilai pemerintah perlu melihat kebijakan pengupahan dari sisi yang lebih luas. Kenaikan UMP tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif setiap tahun, tetapi harus benar-benar memperhitungkan kondisi ekonomi yang dihadapi pekerja.
Apabila tambahan upah tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup, dampaknya terhadap kesejahteraan buruh akan sangat terbatas. Pekerja mungkin menerima penghasilan lebih besar, tetapi kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga belum tentu mengalami perbaikan berarti.
Di sisi lain, Hendra mengingatkan bahwa kebijakan kenaikan upah juga harus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha. Perusahaan membutuhkan iklim ekonomi yang sehat agar tetap mampu menjalankan produksi, mempertahankan tenaga kerja, dan memenuhi kewajiban pembayaran upah.
Baca Juga: Juventus vs Venezia: Kesempatan Emas Bianconeri Bangkit, Tim Tamu Terancam Jadi Korban
"Di satu sisi kita ingin kesejahteraan pekerja meningkat. Tetapi di sisi lain, kita juga harus melihat kemampuan perusahaan. Jangan sampai kenaikan upah terlalu besar, sementara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perusahaan tidak mendukung," ungkapnya.
Karena itu, menurut Hendra, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha. Kenaikan upah perlu memberikan perlindungan terhadap daya beli buruh tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya.
Pemprov Sumut Diminta Perkuat Stimulus Ekonomi
Lebih jauh, Hendra menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan kenaikan UMP setiap tahun.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut perlu memperkuat fondasi perekonomian daerah agar ruang peningkatan upah pada tahun-tahun berikutnya semakin terbuka.
Salah satu langkah yang dinilainya penting adalah mendorong investasi, menggerakkan sektor usaha, serta memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perusahaan sehingga memiliki kemampuan lebih baik dalam memberikan upah kepada pekerja.
"Pemerintah harus terus memberikan stimulus agar pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara semakin baik. Kalau ekonomi kita tumbuh, dunia usaha juga berkembang dan kemampuan perusahaan meningkat. Pada akhirnya, kondisi itu akan memberikan ruang bagi kenaikan UMP yang lebih besar ke depannya," tegasnya.
Hendra juga mengapresiasi upaya Pemprov Sumut yang terus melakukan penyesuaian UMP, termasuk untuk 2026 dan 2027. Namun, ia berharap tren kenaikan tersebut diikuti penguatan ekonomi daerah sehingga peningkatan penghasilan pekerja tidak hanya berhenti pada angka persentase.
Baca Juga: 5 Kesalahan Memilih Valve dan Fitting Flange yang Memicu Kebocoran Pipa
Menurutnya, pemerintah harus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk bagi kalangan pekerja yang selama ini menjadi bagian penting dalam menggerakkan aktivitas produksi dan perekonomian.
"Yang penting ada upaya pemerintah untuk terus meningkatkan UMP. Tetapi tentu kita berharap pertumbuhan ekonomi juga semakin baik, sehingga ke depan kenaikan upah bisa lebih besar dan kesejahteraan pekerja semakin meningkat," pungkasnya.(san/han)
Editor : Johan Panjaitan