JAKARTA, SUMUTPOS.CO - Kalangan DPR menilai Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi agak 'sinting' dengan wacana pensiun dini pegawai negeri sipil (PNS) berpendidikan SD, SMP, SMA yang bekerja minimal sepuluh tahun. Wacana itu dikaitkan dengan rencana pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2).
Di sisi lain, DPR ternyata belum mengetahui wacana pensiun dini bagi para PNS pada jabatan fungsional umum dengan pendidikan SMA, SMP dan SD. Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) belum membicarakan hal ini ke mitranya di komisi II DPR.
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, Yuddy sedang bingung mencari dana untuk pengangkatan honorer K2. Karenanya, Yuddy ingin memensiunkan PNS dalam rangka mencari uang bagi para tenaga honorer itu.
Namun, menjadi semakin membingungkan soal dana yang diberikan bagi PNS yang dipensiunkan. "Dikasih pesangon, uangnya darimana. Lakonnya menteri lagi bingung," ujarnya saat dihubungi, Senin (7/3).
Menurut dia, seharusnya saat ini Yuddy fokus membahas persoalan tenaga honorer K2 bersama DPR yang masih menggantung. Sebab, Yuddy mengatakan tidak ada dana untuk menggaji mereka.
"Dia bilang kendala tidak ada uang. Kita carikan uang, ini malah muncul lagi wacana," kesal politikus PKB itu.
Komisi II, lanjut Edy, sebenarnya sudah gerah dengan tingkah Yuddy. Sebab, kerap kali keputusan yang disepakati bersama dengan DPR diingkari Yuddy.
"Kita cukup terbuka sampaikan bahwa selama di komisi II, satu tahun setengah bareng-bareng dengan menpan, kita agak hopeless dia bisa selesaikan persoalan ASN," tegasnya.
Legislator asal Riau itu lantas mengatakan bahwa pihaknya akan membuat panitia kerja (panja) untuk mengevaluasi kinerja Yuddy. Mereka ingin melihat apa sebenarnya visi misi Yuddy dalam kepemimpinannya di Kemenpan-RB.
"Minggu depan kita sahkan panjanya sekaligus panggil menterinya. Panja dibuat evaluasi kinerja menpan termasuk mengawal kebijakan kontroversial yang membuat resah," ujar Edy.
Diberitakan sebelumnya, secara bertahap rasionalisasi jumlah PNS akan dilakukan hingga hingga 2019, dengan target jumlah PNS susut menjadi 3,5 juta orang.
KemenPAN-RB sudah membuat design rasionalisasi PNS. Metode untuk memilah mana PNS yang berkinerja baik dan mana yang buruk pun sudah disiapkan. Adapun gembar-gembor PNS yang terkena pensiun dini akan mendapatkan pesangon bernilai besar, KemenPAN-RB mengaku belum bisa memastikan berapa nilainya. Namun nilai itu diyakini bisa dipakai para pensiunan untuk modal berbisnis.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pihaknya akan mengusulkan nilai dana pesangon PNS yang terkena rasionalisasi. Pengusulan itu berdasarkan hasil kajian dan pemetaan.
"Kan belum selesai. Baru akan dimulai. Artinya, kita belum tahu pastinya. Misalnya dana rasionalisasi, dan lainya," terang Setiawan, Senin (7/3) di Kantor KemenPAN-RB.
Dia menyebutkan, hasil pemetaan baru dapat ditentukan bentuk kebijakannya.
Karena, dari kuadran keempat yang akan tergambar nanti, bisa akan terlihat ASN itu benar-benar tidak punya potensi atau punya potensi yang perlu dikembangkan. "Jadi kita akan selektif mungkin," tandasnya.
Sama halnya dengan jabatan fungsional umum. Dikatakannya, jabatan tersebut hampir di setiap organisasi pemerintahan ada. Dahulu, kata dia, jabatan itu sampai dengan 14.000. Namun, sekarang ini sudah diperas sampai sekira 2.300.
"Terhadap jabatan 2.300 ini, kita ingin tahu. Pemetaan mereka itu seperti apa dari sisi kualifikasi, kompetensi dan kinerja," paparnya.
Ke depan nanti, kata dia, semua instansi organisasi pemerintahan harus melakukan penataan tersebut. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah pusat akan keluarkan panduan, langkah-langkah pemetaan.
"Saat ini Kemenpan sedang mencoba instrumen-instrumen untuk mengukur kualifikasi, kompetensi dan kinerja itu. Tentunya ini tidak sederhana, walaupun kita sifatnya harus cepat," terangnya.
Setiawan mengatakan, pihaknya belum melaporkan rencana rasionalisasi aparatur sipil negara (ASN) ini ke Presiden Jokowi.
"Yang penting kita ingin tahu gambarnya seperti apa dulu. Setelah gambaran ini selesai baru kita ambil kebijakan selanjutnya," ujarnya sembari meyakinkan bahwa rencana KemenpanRB melakukan rasionalisasi PNS sudah dipertimbangkan. (jpg/sam/val) Editor : Admin-1 Sumut Pos