TAKENGON, SUMUTPOS.CO - Sejak dilantik sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 lalu, beberapa kebijakan Bahlil Lahadalia dinilai cukup berpotensi mencoreng reputasi dan posisi Presiden Prabowo Subianto di mata publik. Untuk itu, Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mengusulkan agar Bahlil Lahadalia dicopot atau dipindahkan jika ada wacana reshuffle Kabinet Merah Putih.
Hal itu diusulkan Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman di Takengon, Aceh Tengah. "Jika ada rencana atau wacana reshuffle Kabinet Merah Putih paska lebaran ini, maka kami mengusulkan Bahlil sebagai Menteri ESDM sebaiknya dicopot untuk digeser ke pos lainnya,” terang Yusri Usman dalam rilis yang diterima wartawan, Rabu (9/4/2025).
Yusri menjelaskan, posisi Kementerian ESDM sangat vital dan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam untuk ketahanan energi nasional dan kemajuan bangsa. Apalagi sebelumnya, lazimnya posisi Menteri ESDM selalu berasal dari tehnokrat atau profesional agar bisa fokus mencapai target kepentingan nasional dan tidak terjadi konflik kepentingan, bahkan tak pernah terjadi berasal dari Ketua Umum Parpol.
Faktanya beberapa kebijkan kontroversi Bahlil terungkap ke publik sepertinya tanpa dasar kajian akademik yang memadai dan dapat masukan dari ahli di bidangnya. Hal ini berdampak timbulnya sentimen negatif terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor energi.
“Contoh nyatanya, cara dalam meningkatkan lifting nasional dengan mengeluarkan yang tentu KKKS asing akan bingung dan berpikir ulang akan mengembangkan investasinya di sektor hulu migas yang penuh resiko,” terangnya.
Lalu, ketika baru dilantik menjadi Menteri ESDM kala itu, Bahlil mengatakan akan melakukan hilirisasi LPG. “Ini kan pernyataan konyol. Lantara LPG itu produk akhir dari hilirisasi dengan proses mengekstrak Propana(C3) dan Butana (C4) dari sumber gas yang ada,” ujarnya.
Kemudian, Bahlil juga menyatakan akan mendirikan banyak plant LPG, namun dia lupa sumber gas yang diproduksi di Indonesia ternyata tak banyak kandungan C3 dan C4 nya.
“Sehingga produksi LPG nasional hanya berkisar 1,9 juta ton pertahun, sementara konsumsi LPG nasional sudah mencapai sekitar 8,7 juta ton pertahun. Akibatnya terpaksa impor LPG sekitar 7 juta ton setiap tahunnya,” terangnya.
Dijelaskan, karena itu subsidi LPG 3 kg dari APBN setiap tahun meningkat terus. Untuk tahun 2025 subsidinya sebesar Rp87,6 triliun. Untuk mengatasi tekanan subsidi itu, solusinya adalah membangun infrastruktur jaringan gas kota sebanyak mungkin dengan pembiayaan bersumber dari APBN dan membangun infrastruktur pipa gas yang terkoneksi antara pulau Jawa dan Sumatera dengan sumber lapangan gas seharusnya diserahkan kepada BUMN dan swasta nasional, namun faktanya kebijakannya terbalik.
Begitu juga dengan rencana Bahlil pada 11 Maret 2025 setelah rapat terbatas hilirisasi dengan Presiden, bahwa akan membangun kilang minyak 1 juta barel perhari dan membangun kilang DME (Dimethyl Ether) sebagai subsitusi LPG yang pembiayaannya akan bersumber dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
“Sudah dapat dipastikan kedua proyek tersebut sulit mendapat dukungan pembiyaan dari lembaga keuangan dunia yang sudah mengharamkan pembiayaan proyek pengelolaan energi fosil karena menyumbang peningkatan emisi karbon,” jelasnya.
Selain itu, tambah Yusri, membangun kilang kapasitas kilang 1 juta barel tanpa bekerjasama dengan negara produsen minyak, itu sama saja tanpa sadar akan menjerat negara kita untuk semakin ketergantungan kepada kartel minyak mentah dunia.
Sebagai contoh kecil saja bagaimana proyek RDMP Pertamina Balikpapan yang tak kunjung selesai, padahal hanya meningkatkan kapasitas 100.000 barel per hari dari kapasitas yang ada dan bisa memproduksi BBM kualitas Euro 5, dan change order (CO) lebih jauh di atas 10 persen. Proyek itu berpotensi berujung ke masalah hukum dikemudian hari, lantaran kontraktor EPC dengan subkonnya lagi nangis darah akibat cash flow yang seret bertahun tahun sudah terjadi.
“Seharusnya pemerintah memaksa Pertamina bersinergi dengan Holding PTPN untuk segera merealisasikan pembangunan banyak kilang biodiesel dan bioethanol untuk memproduksi green gasoline diseluruh nusantara,” sarannya.
Contoh lainnya yang nyata ketika Bahlil menyetop penugasan sejak tahun 2016 kepada PT PGN Tbk pada 22 Januari 2024 sesuai SK Menteri ESDM nomor 20.K/MG.01/MEN.M/2024 dengan mengalihkan penugasan kepada PT PLN EPI tanpa pertimbangan tehnis dan komersial yang dapat dipertanggungjawabkan secara tata kelola yang baik untuk pembangunan pipa West Natuna Transportation System (WTS) sepanjang 5 km ke Pulau Pemping, Kepulauan Riau, dengan biaya investasi sekitar USD 60 juta.
Pembangunan pipa tersebut sebagai persiapan pengalihan gas yang selama ini di ekspor ke Singapore yang akan berakhir kontraknya pada tahun 2028, pasokan gas tersebut akan di alihkan ke Batam dan akan terkoneksi dengan pipa gas dari Arun Sei Mangkei ke Dumai yang akan tersambung ke pipa gas pulau Jawa.
“Akhirnya yang menjadi pertanyaan kami selama ini adalah apakah semua langkah kontroversial Bahlil sebagai Menteri ESDM mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto? Semuanya akan terjawab jika ada reshuffle kabinet Merah Putih yang infonya akan dilakukan dalam waktu dekat,” tutup Yusri. (dek)
Editor : Redaksi