SUMUTPOS.CO- Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menyatakan bahwa QRIS (Quick Response Indonesian Standard) semakin berkembang dan diterima diberbagai negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Singaoura.
Bukan hanya itu, saat inipun, pihaknya terus memperluas kerja sama dengan berbagai negara seperti Korea Selatan, Uni Emirat Arab, India, dan Arab Saudi.
"In the process dengan Korea, India, Uni Emirat Arab, juga lagi proses dengan Saudi Arabia," katanya dalam acara Edukasi Pekerja Migran Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kartini di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Destry juga menambahkan bahwa layanan QRIS telah beroperasi di tiga negara, yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura.
Dengan adanya ini, masyarakat Indonesia yang berkunjung ke negara-negara tersebut tidak perlu lagi membawa uang tunai.
Cukup menggunakan layanan pembayaran QRIS melalui ponsel, transaksi bisa dilakukan dengan mudah.
"Jadi, itu memudahkan, nanti kalau teman-teman (PMI) misalnya mau transaksi bisa dengan QRIS, mau itu dengan bank, base nya bank, atau dengan non bank, non bank itu kan banyak ya QRIS itu," ujarnya.
Namun, meskipun Indonesia terus memperluas penggunaan QRIS, langkah ini tidak lepas dari perhatian pemerintah AS. Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS menganggap layanan QRIS sebagai penghambat dalam sektor perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran.
Hal ini tercatat dalam laporan Foreign Trade Barriers yang diterbitkan oleh United States Trade Representative (USTR) 2025.
USTR menyoroti mengenai penerapan QRIS yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 berpotensi membatasi ruang gerak perusahaan asing untuk bersaing di pasar pembayaran digital Indonesia.
Destry Damayanti, memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai kritik tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa penerapan sistem pembayaran seperti QRIS dan layanan pembayaran cepat lainnya selalu dilakukan dengan prinsip kerja sama yang setara dengan negara lain.
Kerja sama tersebut akan dilaksanakan sepanjang negara mitra siap untuk menghubungkan sistem pembayarannya.
"Terkait dengan QRIS yang tidak spesifik menjawab yang tadi ya. Tapi intinya QRIS ataupun fast payment lainnya, kerjasama kita dengan negara lain, itu memang sangat tergantung dari kesiapan masing-masing negara. Jadi, kita tidak membeda-bedakan. Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa enggak?," kata Destry saat ditemui di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).
Destry juga menambahkan bahwa sejauh ini, sistem pembayaran yang berasal dari Amerika Serikat, seperti Visa dan Mastercard, tidak menemui kendala di Indonesia. Menurutnya, kinerja kedua layanan pembayaran tersebut tetap unggul di Indonesia, meskipun Indonesia kini telah memiliki produk GPN.
"Sekarang pun sampai sekarang kartu kredit yang selalu diributin. Visa, Master kan masih juga yang dominan. Jadi itu enggak ada masalah sebenarnya," jelasnya. (bbs/ram)
Editor : Juli Rambe