JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com-Seminggu terakhir beras premium di gerai-gerai minimarket sampai supermarket menghilang. Masyarakat yang biasanya membeli beras premium kemasan beralih ke beras eceran. Selain harganya lebih mahal, kualitas beras eceran tidak terjamin.
Kelangkaan beras premium di toko ritel sejatinya sudah muncul sejak sepekan terakhir. Gejalanya adalah mulai diterapkan pembatasan satu konsumen hanya boleh membeli satu kemasan saja. Berselang beberapa hari kemudian, stok sama sekali tidak ada.
Agung Setiawan, warga Kota Depok, Jawa Barat, mengatakan rutin membeli beras premium kemasan. "Terakhir beli sekitar satu pekan lalu, saya masih bisa membeli beras premium secara online," katanya.
Beras yang dia beli merek Topi Koki Setra Ramos dan Topi Koki SLYP Kuning. Sekarang stok dua merek itu tidak ada lagi di gerai minimarket maupun lapak online. Dia terpaksa membeli beras eceran di toko beras. Di Depok, takaran beras eceran adalah liter. Harganya berkisar Rp 12.000 sampai Rp 14.000 per liter. Tidak ada keterangan beras yang dijual eceran itu kategori premium atau medium.
Kelangkaan beras juga terjadi di Medan dan beberapa daerah lain di Sumatera Utara (Sumut). Hasil pantauan DPRD Sumut, beras medium maupun premium makin langka di pasaran. Kelangkaan beras memantik sorotan tajam dari Anggota Komisi B DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti.
Dia menduga ada praktik penimbunan dan permainan spekulan yang menyebabkan krisis itu. Rudi mengatakan telah melihat langsung kondisi kilang-kilang padi yang kosong dari stok beras. “Ini kelangkaan beras diakibatkan kekurangan stok atau penimbunan. Kita lihat di kilang-kilang tidak ada beras,” ujarnya, dilansir dari Sumut Pos.
Meski demikian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa stok beras masih aman. Kekosongan yang terjadi di sejumlah ritel modern di Kota Medan bukan disebabkan kelangkaan, melainkan karena adanya proses perbaikan rantai distribusi menyusul temuan beras oplosan beberapa waktu lalu oleh Kementerian Pertanian. “Distribusinya sedang dirapikan. Stoknya aman. Barangnya ada di gudang, tinggal memastikan sampai ke masyarakat,” kata Bobby.
Mentan Jelaskan Beras Oplosan
Belum ada komentar resmi dari pemerintah mengenai kelangkaan beras premium di toko-toko ritel. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman justru menjelaskan mengenai beras oplosan yang mereka bongkar beberapa waktu lalu.
Keberadaan beras oplosan itu menghebohkan publik. Total ada 212 merek beras oplosan yang ditemukan Kementan. Satgas Pangan Mabes Polri telah menetapkan enam tersangka. Mereka berasal dari dua produsen beras premium, yaitu Food Station Tjipinang Jaya dan PT Padi Indonesia Maju (PIM).
Amran meminta masyarakat tidak khawatir mengkonsumsi beras oplosan.
"Karena oplosannya itu beras juga," kata Amran di kantornya (7/8). Berbeda dengan miras oplosan yang bisa membuat nyawa melayang.
Dia menerangkan, beras oplosan itu maksudnya kandungan beras patahan yang tidak sesuai aturan. Untuk beras premium, maksimal campuran beras patahan adalah 15 persen. Kemudian, untuk beras medium, campurannya maksimal 25 persen. Jika melebihi itu, beras tidak sesuai standar dan disebut oplosan. "Tapi semuanya aman dikonsumsi, nggak masalah. Hanya saja harganya terlalu tinggi dibanding kualitasnya, itu saja," kata Amran.
Baca Juga: 76 Calon Paskibraka akan Dikukuhkan
Sumber Jawa Pos di kalangan pelaku usaha beras mengatakan, kelangkaan terkait dengan pengusutan beras oplosan oleh polisi. "Dua perusahaan yang petingginya ditetapkan tersangka itu pemasok utama beras premium di toko ritel," katanya.
Misalnya beras premium merek Setra Pulen, Setra Ramos, dan Ramos Premium. Tiga merek itu keluaran dari Food Station Tjipinang Jaya yang sedang berkasus. Kemudian, beras premium merek Sania, Sovia, Fortune, dan Siip diproduksi oleh PT Padi Indonesia Maju yang tiga pimpinannya jadi tersangka di Mabes Polri.
Karena produsen besar yang selama ini memasok minimarket bermasalah, maka produksinya terganggu. Atau bahkan sama sekali tidak berproduksi. Hal itulah yang memicu kelangkaan di pasaran. Pemerintah memang sudah mendistribusikan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Tetapi beras tersebut adalah beras medium. Titik penjualannya juga terbatas. Jarang sekali ditemukan di jalan. Sebab, penjualannya hanya berkolaborasi dengan PT Pos dan sejumlah BUMN di bidang pangan.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, kelangkaan beras premium memang sudah ramai. Tetapi, belum ada pengaduan resmi yang masuk ke lembaganya. Menurut dia, yang penting saat ini bukan soal beras premium atau medium. Tetapi lebih ke tata kelola niaga beras. Jangan sampai ada mafia beras yang memanfaatkan kondisi di lapangan. "Perbaiki tata kelola beras, berantas mafia pangan, itu poin besarnya," katanya.
Polisi Respons Kelangkaan Beras
Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo dan Perum Bulog bersinergi akan meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada minggu depan. Gerakan ini mendukung penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP. Langkah ini sebagai respons atas temuan harga beras di berbagai daerah yang masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Komjen Dedi menuturkan, dalam kondisi semacam ini, penting untuk melakukan aksi nyata. Sebab, dari target penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP tahun ini, baru terealisasi 8.000 ton. "Saya minta fungsi Binmas sebagai leading sector wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog, dan penyaluran tepat sasaran," paparnya.
Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhan menyambut baik kolaborasi itu. "Kami siapkan 1.514 gudang berkapasitas 3,7 juta ton dan fasilitas tunda bayar 7 hari untuk Koperasi Polri (Primkoppol) sebagai mitra penyalur," paparnya.
Penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui dua skema. Yakni, langsung satuan wilayah ke Bulog atau via Koperasi Merah putih, Primkoppol, atau Koperasi lain dengan batas beli per konsumen maksimal 10 kg. "Kecuali daerah 3T, Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kg," jelasnya.
Seluruh proses penyaluran wajib mematuhi HET zonasi dan dilarang dijual kembali. Digitalisasi distribusi dijamin melalui aplikasi Klik SPHP yang mengintegrasikan pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam 8 tahap.
"Untuk harga jual, wajib di bawah HET dan input data pembeli," paparnya.
Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Pol Helfi Assegaf mengingatkan pencegahan penyaluran ke ''pemain besar'' melalui pendataan ketat dan pelaporan harian. "Masyarakat mendapat akses terbuka untuk berpartisipasi melaporkan penyimpangan via Hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP," terangnya.
Menurut dia, satgas SPHP Polri akan mengawasi pencapaian target penyaluran. "Kami akan berikan sanksi tegas bagi pelanggar HET maupun mitra tidak resmi," tegasnya.
Bea Cukai Amankan Beras Selundupan
Operasi Patroli Laut Terpadu Semester I Tahun 2025 Bea Cukai berhasil mengamankan sejumlah barang oplosan. Diantaranya adalah beras dan gula. Komoditas itu diamankan saat akan menuju daratan Sumatera. Beras ini didatangkan dari luar negeri. Kemudian dioplos dengan beras lokal Indonesia yang berkualitas rendah. Setelah itu dijual dengan label beras premium.
Hingga kemarin, total ada empat kasus pengangkutan beras sebanyak 27.090 karung dengan berat 714,25 ton. Kemudian untuk gula sebanyak 396 karung dengan berat 19,8 ton. Komoditas tersebut diangkut tanpa dokumen resmi. Pengangkutan menggunakan KLM 96 Jaya, KLM Harli Jaya 99, KLM Nusa Jaya 2, dan KM Camar Jonathan 05. Kapal-kapal itu dicegah pada 21 Mei hingga 10 Juni 2025 di perairan Selat Pengelap, Karas Kecil, Pulau Cempa, dan Pulau Dempo, dengan tujuan daratan Sumatra. (wan/idr/zam/oni/jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan