NEW YORK, Sumutpos.jawapos.com-Amerika Serikat (AS) mendorong Indonesia dan sejumlah negara lain untuk mengirim pasukan perdamaian ke Jalur Gaza. Tujuannya, menjaga stabilitas, memastikan pemakaian dana rekonstruksi efektif, serta mendukung program transisi dan pembangunan kembali wilayah yang dihancurkan Israel sejak Oktober dua tahun lalu.
Tentunya pengiriman itu baru bisa dilakukan setelah Israel menghentikans serbuan ke wilayah Palestina itu. Poin-poin itulah yang bakal didiskusikan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pemimpin negara muslim atau berpenduduk mayoritas muslim. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung Selasa (23/9) waktu New York atau Rabu (24/9) WIB di sela Sidang Umum PBB.
Mengutip Channel News Asia, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyebut, negara-negara yang diundang adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Jordania, Turki, Pakistan dan Indonesia. Dalam kesempatan itu, Trump akan menyampaikan proposal pascakonflik Gaza.
“Di dalamnya termasuk dorongan pembebasan sandera, penghentian perang, serta rencana penarikan pasukan AS dari wilayah Israel,” kata Leavitt.
Prabowo menyatakan, kesiapan Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. “Kami siap menjadi bagian dari perjalanan menuju perdamaian,” katanya dalam pidato di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang menjadi salah satu agenda di Sidang Umum PBB tahun ini.
Dia menambahkan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah melalui solusi dua negara. "Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara. Hanya solusi ini yang dapat membawa perdamaian sejati," katanya.
Lebih lanjut, Prabowo mengulangi, apa yang pernah dia nyatakan beberapa bulan lalu tentang kesiapan Indonesia mengakui Israel sebagai negara, dengan syarat Israel harus lebih dulu mengakui negara Palestina secara penuh.
Prabowo mengapresiasi negara-negara yang telah mengakui Palestina, seperti Prancis, Kanada, Australia, Inggris dan Portugal. "Pengakuan Negara Palestina adalah langkah yang tepat di sisi sejarah yang benar. Bagi mereka yang belum bertindak, kami katakan: sejarah tidak akan berhenti," ujarnya.
Selain berpidato, Prabowo juga bertemu Sekjen PBB Antonio Guterres dan Raja Jordania Abdullah II di sela konferensi. Topik yang dibahas dalam dua pertemuan terpisah itu masih seputar Palestina dan isu solusi dua negara.
Lebih dari 5 Menit
Sementara itu, terkait insiden mikrofon Presiden Prabowo yang tiba-tiba mati dalam sesi pidatonya di KTT, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan bahwa hal itu tak lantas membuat pesan yang disampaikan tidak tersampaikan. Para kepala negara dan pemerintahan yang hadir memahami dan mengamini apa yang disampaikan presiden.
Direktur Informasi dan Media Kemenlu Hartyo Harmoko menjelaskan, terdapat rule of procedure dalam penyampaian pidato di sesi tersebut. Setiap negara mendapat kesempatan 5 menit. Sehingga, apabila pidato lebih dari 5 menit, mikrofon akan dimatikan.
"Meski mikrofon dimatikan, pidato Presiden Prabowo masih jelas terdengar oleh para delegasi di General Assembly Hall," ungkapnya. (lyn/mia/ttg/jpg)
Editor : Johan Panjaitan