BATAM, Sumutpos.jawapos.com– Bupati Batubara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batubara dalam memperkuat sinergi pembangunan antar daerah dengan menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Grand Lotus, Hotel Aston, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (20/1/2026).
Rakernas APKASI XVII secara resmi ditutup oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menekankan bahwa Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi dunia peringkat keempat atau kelima pada tahun 2045, dengan syarat pemerintah daerah berani berinvestasi serius pada pembangunan sumber daya manusia (human capital).
“Negara-negara dengan sumber daya alam terbatas seperti Singapura dan Jepang mampu maju karena kekuatan kualitas manusianya. Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada kekayaan alam. Target menjadi kekuatan ekonomi dunia harus diiringi peningkatan kualitas rakyat hingga naik kelas sebagai masyarakat berpendapatan menengah ke atas,” tegas Mendagri di hadapan ratusan bupati se-Indonesia.
Baca Juga: Bangunan Tanpa Izin di Kawasan DAS Binjai Resmi Disegel
Mendagri juga menyoroti sejumlah program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan program makan bergizi gratis, sebagai bentuk investasi jangka panjang pemerintah pusat dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Ia menegaskan pentingnya dukungan kepala daerah terhadap program-program tersebut, seraya berbagi pengalamannya menyaksikan langsung kondisi malnutrisi anak-anak di wilayah terpencil.
“Negara hadir melalui pendekatan ekonomi sosialis-kerakyatan. Jika sumber daya manusia lemah, maka kekayaan alam hanya akan dinikmati segelintir pihak dan berpotensi memicu konflik sosial,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri memberikan perhatian serius terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan data Kemendagri, sekitar 30 persen dari 1.091 BUMD di Indonesia masih mengalami kerugian.
“BUMD harus dikelola secara profesional, bukan karena kedekatan politik. Jika terus merugi, perlu evaluasi menyeluruh agar APBD tidak habis hanya untuk subsidi tanpa memberikan deviden bagi daerah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menghambat investasi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan pungutan berlebihan dan perizinan yang berbelit.
“Ciptakan iklim usaha yang sehat dan ramah. Permudah perizinan dan berikan rasa aman bagi pelaku usaha agar ekonomi daerah tumbuh secara alami,” pesannya.
Baca Juga: Dishub dan Polres Langkat Tinjau Jalur Baru di Stabat
Sementara itu, Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, melaporkan bahwa Rakernas XVII diikuti 416 kabupaten anggota APKASI dan menghasilkan sejumlah kebijakan strategis. Di antaranya optimalisasi Dana Desa untuk mendukung kemandirian pangan serta rekomendasi penataan ulang hubungan pusat dan daerah melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Seluruh hasil Rakernas akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat melalui menteri dan pimpinan lembaga terkait,” ujarnya. APKASI juga meluncurkan buku 25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten sebagai referensi inovasi daerah.
Sebagai hasil konkret, Rakernas APKASI XVII merumuskan 17 rekomendasi strategis yang akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam perumusan kebijakan nasional. Keikutsertaan Bupati Batubara dalam forum nasional ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batubara.(lib/han)
Editor : Johan Panjaitan