JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com – Dua hari menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat persiapan teknis penempatan jemaah di tenda-tenda pemondokan. Pengaturan dilakukan bukan hanya berdasarkan kelompok terbang (kloter) dan daerah asal, tetapi juga berbasis nama atau by name guna memastikan seluruh jemaah memperoleh layanan yang tertib, aman, dan nyaman.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan petugas lapangan kini tengah memastikan setiap titik penempatan jemaah berjalan sesuai skema yang telah disusun.
“Sudah ada petugas yang memastikan penempatan jemaah nantinya. Dengan begitu, semua jemaah bisa mendapat tenda sesuai kebutuhan,” ujar Dahnil dalam keterangannya, Jumat (23/5).
Baca Juga: Iran Pindahkan Markas Piala Dunia 2026 ke Meksiko, Faktor Keamanan Jadi Pertimbangan
Menurut dia, pengaturan tenda tahun ini dibuat lebih detail dibanding sebelumnya. Selain berdasarkan kloter dan provinsi asal, petugas juga melakukan pendataan individual agar memudahkan pengawasan dan pelayanan selama fase puncak haji berlangsung.
“Sekarang tim sedang memasang dan memastikan, misalnya kloter satu di mana, kloter dua di mana, Sumatera Utara di mana, Jawa Tengah di mana, bahkan kita cek by name,” katanya.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari mitigasi untuk mengantisipasi kepadatan dan potensi jemaah terpisah dari rombongan saat memasuki fase Armuzna, yang dikenal sebagai tahapan paling padat dan krusial dalam rangkaian ibadah haji.
Di sisi lain, Dahnil juga memberi peringatan keras kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) agar mematuhi seluruh arahan pemerintah. Seluruh pergerakan jemaah selama puncak haji, kata dia, berada di bawah koordinasi penuh Kemenhaj demi menjaga keselamatan jemaah.
Baca Juga: Siapa Bilang Kucing Tidak Boleh Makan Nasi? Ini Cara Amannya
Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar aturan atau mengambil tindakan di luar prosedur resmi.
“Kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang bandel, saya pastikan kami akan segera cabut izinnya. Kami tidak mau jemaah dikorbankan dan dirugikan,” tegas Dahnil.
Menurutnya, penyelenggaraan haji tahun ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia, terutama dalam aspek perlindungan dan kenyamanan ibadah.
Sementara itu, Kemenhaj juga mengonfirmasi wafatnya seorang jemaah haji Indonesia bernama Muhammad Firdaus (72), anggota kloter JKG-27, yang sebelumnya sempat dilaporkan hilang di Arab Saudi.
Kepala Biro Humas Kemenhaj, Moh. Hasan Afandi, mengatakan almarhum ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah proses pencarian dan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
Baca Juga: Anak di Bawah 7 Tahun Bisa Masuk SD, Ketahui Persyaratannya
“Pemerintah melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akan menyiapkan badal haji bagi almarhum,” ujarnya.
Hasan juga mengingatkan seluruh jemaah agar tidak berjalan sendiri tanpa pendamping, terutama bagi lansia dan jemaah yang membutuhkan perhatian khusus. Ia meminta jemaah segera melapor kepada petugas jika mengalami kesulitan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. (jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan