SUMUT POS- Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan berbagai skema implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih adaptif di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan, pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas atau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, tetapi juga mengoptimalkan sarana yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan operasional program.
"Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dan kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur, misalnya kantin sekolah," kata Nanik dalam Konferensi Pers Badan Gizi Nasional yang digelar di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6).
Baca Juga: Sarwendah Ingin Miliki Rumah yang di Cilandak? Ini Kata Ruben Onsu
BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan usaha milik negara, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, dan berbagai pihak lainnya.
Yang ingin berpartisipasi dalam mendukung perluasan layanan MBG di wilayah yang membutuhkan.
Nanik juga menegaskan bahwa kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama dalam proses konsolidasi yang saat ini dilakukan BGN.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan terukur.
Menurutnya, tata kelola yang baik harus dibangun melalui sistem yang kuat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujarnya.(jpc/ram)
Editor : Juli Rambe