JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com – Pengelolaan aset negara senilai Rp300 triliun oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara kembali menuai sorotan. Sejumlah kelompok masyarakat sipil mendesak lembaga tersebut membuka transparansi pengelolaan investasi secara lebih luas, menyusul kekhawatiran terhadap potensi tekanan fiskal ganda di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Desakan itu datang dari Koalisi Danantara Monitor yang terdiri dari sejumlah lembaga seperti Center of Economic and Law Studies (Celios), Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Indonesia Cerah, Climate Rangers, Enter Nusantara, dan Trend Asia. Mereka menilai publik berhak mengetahui secara jelas arah penggunaan dana negara, mulai dari proyek yang dibiayai hingga manfaat yang dihasilkan.
Sorotan Tata Kelola dan Standar Global
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai standar transparansi Danantara masih perlu ditingkatkan. Ia bahkan membandingkan dengan lembaga pendahulunya, Indonesia Investment Authority (INA), yang dinilai lebih terbuka dalam mengadopsi standar internasional.
Menurutnya, hingga kini Danantara belum bergabung dengan International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) maupun mengadopsi Santiago Principles yang menjadi rujukan global tata kelola sovereign wealth fund.
Kondisi tersebut, kata Bhima, membuka potensi double fiscal exposure. Sebab, dividen BUMN yang sebelumnya masuk ke APBN kini dikelola oleh Danantara, namun di sisi lain lembaga tersebut tetap berpotensi mendapat dukungan dana dari negara.
“Artinya, eksposur keuangan negara terhadap kinerja Danantara menjadi lebih besar dari dua arah sekaligus,” ujarnya.
Kekhawatiran Akuntabilitas Publik
Nada kritis juga datang dari Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha. Ia menilai akses publik terhadap laporan keuangan dan rincian investasi Danantara masih sangat terbatas.
Kondisi ini dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi dan transparansi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah.
Baca Juga: Kenali Beberapa Suara Ini, Bisa Jadi Kehadiran serta Ancaman dari Ular
“Negara mengalokasikan sumber daya yang sangat besar kepada lembaga baru dengan mekanisme akuntabilitas yang masih kabur,” katanya.
Ia menambahkan, pengelolaan Danantara yang membawahi sejumlah BUMN strategis juga menimbulkan kekhawatiran terkait lemahnya pengawasan, terutama dalam pencegahan potensi penyimpangan dan korupsi di lingkungan BUMN.
Desakan Reformasi Tata Kelola
Di tengah besarnya mandat pengelolaan aset negara, publik kini menyoroti urgensi reformasi tata kelola Danantara. Transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar internasional dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan manfaat ekonomi benar-benar kembali kepada masyarakat.
Tanpa perbaikan signifikan, Danantara dikhawatirkan justru menjadi sumber risiko fiskal baru di tengah upaya pemerintah memperkuat konsolidasi ekonomi nasional. (jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan