RDP Ungkap Izin Kandang Ayam Bodong, Pengusaha Mengaku Tertipu Rp1,1 Miliar
LUBUKPAKAM, Sumutpos.jawapos.com– Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Deliserdang mengungkap fakta mengejutkan di balik polemik alih fungsi lahan sawah seluas enam hektare yang ditimbun untuk pembangunan kandang ayam di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu. Seorang pengusaha mengaku mengalami kerugian hingga Rp1,1 miliar setelah mempercayakan pengurusan perizinan kepada seorang calo yang diperkenalkan oleh kepala desa.
RDP yang digelar, Kamis (6/8/2026), dipimpin Anggota Komisi II DPRD Deliserdang, Indra Silaban SH, didampingi H. Syarifuddin Nasution, Sehat Erianto Sembiring, dan Nico. Hadir pula pemilik lahan beserta kuasa hukumnya, Kepala Desa Paluh Sibaji, Sekretaris Kecamatan Pantai Labu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Satpol PP.
Dalam forum tersebut terungkap, persoalan bermula ketika Kepala Desa Paluh Sibaji, Nasri alias ACI, menyatakan lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk usaha peternakan. Ia kemudian memperkenalkan pengusaha kepada seorang pria berinisial AA, yang saat itu diketahui berstatus Buruh Harian Lepas (BHL) di Kantor Camat Pantai Labu dan disebut sebagai pihak yang dapat mengurus seluruh perizinan.
Baca Juga: Peduli Korban Banjir, Pertamina Patra Niaga Sumbagut Salurkan 100 Paket Bantuan di Padang
Pemilik lahan sekaligus pengusaha, Dedy Irawan (30), warga Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, mengaku menyerahkan uang secara bertahap kepada AA hingga total mencapai Rp1,1 miliar.
"Awalnya saya tanya ke kepala desa apakah lahan ini bisa dibangun peternakan. Dijawab bisa dan izin-izinnya nanti dibantu. Saya dikenalkan dengan AA oleh kepala desa. Waktu itu dijanjikan dengan Rp400 juta seluruh perizinan selesai," ungkap Dedy di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, pembayaran pertama sebesar Rp30 juta dilakukan di kantor desa sebagai uang muka pengurusan izin. Setelah itu, ia kembali mentransfer dana lebih dari sepuluh kali sesuai permintaan AA.
Namun, setelah dana awal Rp400 juta habis, AA kembali meminta tambahan biaya dengan alasan adanya perubahan regulasi.
"Katanya ada aturan baru sehingga harus tambah biaya lagi. Yang saya terima hanya NIB dalam bentuk dokumen, sedangkan izin lainnya dikirim dalam bentuk PDF," ujarnya.
Belakangan Dedy mengetahui seluruh dokumen yang diterimanya diduga tidak sah setelah lokasi usahanya disegel Pemerintah Kabupaten Deliserdang. Padahal, proses penimbunan lahan telah dilakukan karena ia meyakini seluruh izin telah selesai diurus.
Merasa dirugikan, Dedy telah melaporkan dugaan penipuan tersebut ke Polresta Deliserdang.
