SUMUT POS- Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun gelombang penolakan dari kalangan mahasiswa dan aktivis sipil terus meluas di berbagai daerah.
Di sisi lain, para pengamat menilai sikap keras pemerintah yang menutup ruang negosiasi untuk menghentikan program tersebut merupakan blunder politik yang mengabaikan skandal korupsi yang tengah terjadi di internal birokrasi program itu sendiri.
Ketegangan opini ini mencuat ke publik setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari, menyatakan secara eksplisit bahwa program MBG merupakan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto yang didukung oleh legitimasi jutaan pemilih pada Pemilu 2024, sehingga posisinya tidak dapat dihentikan atas desakan unjuk rasa.
Baca Juga: Tak Bertemu Anggota Dewan, Mahasiswa Unimed Bakar Ban saat Aksi di DPRD Sumut
“Bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Pak Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan,” tegas Qodari dalam keterangan resminya pada Rabu (17/6).
Menurut Qodari, program MBG dirancang sebagai instrumen teknokratis untuk mempercepat penanganan tengkes (stunting) dan menaikkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Ia mengimbau agar publik membedakan antara keberatan yang bersifat politik dan kritik yang bersifat teknokratis. Secara politik, program ini merupakan janji kampanye yang wajib dipenuhi sebagai mandat dari rakyat. Namun secara teknis, pemerintah mengaku sangat terbuka terhadap evaluasi serta penyempurnaan implementasi di lapangan.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Nah, kalau ketidaksetujuan Anda itu bersifat kategorikal, bersifat teknokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang,” tambah Qodari.
Pernyataan dari pihak istana tersebut langsung memantik kritik tajam dari Forum Sipil Bersuara (Forsiber). Pengamat Forsiber, Hamdi Putra menilai, argumentasi yang dibangun oleh Bakom Pemerintah merupakan kekeliruan tata kelola yang berbahaya bagi iklim demokrasi. Menurut Hamdi, menyetarakan program kebijakan publik dengan doktrin absolut yang imun dari koreksi hukum dan interupsi sipil adalah tindakan keliru.
“Pernyataan itu mengubah program publik menjadi seolah-olah doktrin kekuasaan yang absolut,” kritik Hamdi secara terbuka.
Hamdi memaparkan, sikap defensif pemerintah bertentangan secara diametral dengan fakta hukum yang sedang bergulir di Kejaksaan Agung. Kasus korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka, membuktikan bahwa persoalan MBG bukan lagi sekadar hambatan teknis sektoral.
Lebih jauh, Forsiber membongkar bahwa skandal hukum tersebut memperlihatkan adanya kerusakan struktural pada aspek desain kekuasaan, monopoli akses, dan manipulasi verifikasi mitra demi keuntungan kelompok tertentu di dalam birokrasi. Oleh sebab itu, alasan mulia mengenai pemenuhan gizi anak sekolah, balita, serta ibu hamil tidak boleh dijadikan tameng politik untuk membenarkan skema program yang dinilai korup dan mahal.
“Tidak ada yang meminta pemenuhan gizi rakyat dihentikan. Yang dituntut adalah penghentian skema pelaksanaan program yang dianggap korup, mahal, dan bermasalah,” jelas Hamdi.
Sebagai program mercusuar yang dibiayai penuh oleh APBN serta menyasar kelompok masyarakat rentan, MBG harus sepenuhnya tunduk pada asas hukum dan pengawasan ketat, bukan diposisikan di atas konstitusi dengan dalih kemenangan elektoral.
Forsiber mendesak agar keberlanjutan program MBG ini tidak dipaksakan "jalan terus" melalui evaluasi formalitas, melainkan harus diuji ulang melalui audit transparansi kemitraan, efisiensi anggaran, serta sterilisasi total dari konflik kepentingan para pejabat negara. (jpc/ram)
Editor : Juli Rambe