MEDAN, SUMUT POS- Pengamat politik dan pemerintahan Sumatera Utara, Rafriandi Nasution, menilai Prabowo memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan komposisi kabinet bersama partai-partai politik pendukung pemerintah.
Karena itu, mundurnya Gibran dapat menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk melakukan penyesuaian terhadap susunan pemerintahan.
"Kalau melihat kondisi sekarang, ini sebenarnya bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk melakukan rasionalisasi kabinet. Kabinet jangan terlalu gemuk, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan yang sebenarnya," ujar Rafriandi kepada Sumut Pos, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga: BMKG: Sepekan Kedepan Sumut Dilanda Hujan
Ia mengatakan, pembentukan kabinet memang menjadi hak prerogatif presiden. Namun, dalam praktik politik pemerintahan, presiden juga harus mempertimbangkan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung.
Rafriandi juga menyoroti keberadaan sejumlah partai yang memperoleh posisi strategis dalam pemerintahan, meskipun tidak memiliki kekuatan representasi yang sebanding di parlemen.
Ia menyinggung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dinilai memperoleh ruang cukup besar dalam pemerintahan, meskipun tidak memiliki anggota DPR RI. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kabinet ke depan.
"Jangan sampai ada kecemburuan antarpartai karena pembagian jabatan yang tidak proporsional. Pemerintahan harus dibangun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan, bukan semata-mata karena kedekatan politik atau hubungan tertentu," katanya.
Ia menambahkan, mundurnya Gibran juga harus dilihat secara proporsional dan tidak perlu diperluas menjadi persoalan politik yang justru menjauh dari kepentingan masyarakat.
Ia menilai, perombakan kabinet tidak harus dilakukan secara serentak. Penyesuaian dapat dilakukan melalui evaluasi kinerja, rotasi jabatan, hingga pergantian menteri yang dianggap tidak lagi efektif menjalankan tugasnya.
"Rotasi mungkin terjadi. Ada orang-orang yang merasa dirinya bagian dari pemerintahan Jokowi dan tidak bisa lagi beradaptasi dengan kabinet Prabowo. Mereka bisa saja mengundurkan diri dengan berbagai alasan," ujarnya.
Rafriandi sebelumnya juga memperkirakan sejumlah nama berpotensi terdampak penataan ulang kabinet, di antaranya Luhut Binsar Pandjaitan dan Pratikno. Sementara Bahlil Lahadalia dinilai berpeluang mengalami perubahan posisi, termasuk kemungkinan tidak lagi menjabat Menteri ESDM.
Selain penataan kabinet, persoalan pengisian jabatan wakil presiden juga menjadi perhatian. Rafriandi menilai sosok pengganti Gibran harus memiliki pengalaman, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan memahami persoalan ekonomi nasional.
Karena itu, Prabowo membutuhkan pendamping yang mampu membantu menjalankan pemerintahan dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan tersebut.
Ia menyebut sejumlah nama yang dinilai layak dipertimbangkan, baik dari internal Partai Gerindra maupun luar partai.
Dari internal Gerindra, terdapat Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono. Sementara dari luar Gerindra, nama yang disebut antara lain Sjafrie Sjamsoeddin, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto.
Di antara sejumlah nama tersebut, Rafriandi cenderung mendorong figur yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan ekonomi. Ia menilai Airlangga Hartarto menjadi salah satu sosok yang dapat dipertimbangkan karena memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang perekonomian.
"Kalau mengambil tokoh seperti Airlangga, saya kira bagus juga. Dia punya latar belakang ekonomi dan pengalaman dalam mengelola perekonomian. Yang dibutuhkan sekarang adalah kompetensi, bukan ambisi politik," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan agar wakil presiden yang nantinya dipilih tidak memiliki ambisi politik berlebihan untuk menjadi calon presiden pada Pemilu 2029.
"Wakil presiden itu jangan menjadi matahari yang mendahului Prabowo. Kalau yang dipilih masih memiliki ambisi politik besar menuju 2029, justru Prabowo sendiri yang bisa kesulitan," tegasnya.
Rafriandi juga mengingatkan bahwa pengunduran diri wakil presiden bukanlah hal baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ia mencontohkan keputusan Mohammad Hatta atau Bung Hatta yang mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada 1956.
Ia berharap pergantian wakil presiden tidak sekadar menjadi pergantian figur atau ajang pembagian kekuasaan politik, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan dalam arah kebijakan nasional.
Setidaknya, ada tiga hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintahan Prabowo ke depan. Pertama, memperkuat politik kesejahteraan rakyat. Kedua, menjadikan wakil presiden sebagai jembatan aspirasi masyarakat yang transparan dan kolaboratif. Ketiga, memperbaiki etika pemerintahan serta menjaga konsistensi pemberantasan korupsi.
Selain itu, penataan ulang kabinet harus mempertimbangkan legitimasi politik, kompetensi, dan integritas setiap pejabat yang diberikan amanah.
"Harapan kita, pergantian wakil presiden nantinya bisa menghasilkan politik kesejahteraan rakyat, bukan perebutan kekuasaan. Wakil presiden juga harus menjadi jembatan aspirasi yang transparan dan kolaboratif, sekaligus memperbaiki etika serta konsistensi pemberantasan korupsi," pungkasnya. (san/ram)
Editor : Juli Rambe