MEDAN, SUMUT POS- Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, menegaskan bahwa Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) merupakan program prioritas Gubernur Sumatera Utara untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan menengah tanpa dipungut biaya.
Program ini mencakup jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Alexander menjelaskan, selama ini sekolah menengah masih diperbolehkan melakukan pengutipan SPP, namun harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Melalui PUBG, seluruh biaya pendidikan nantinya akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sumut.
“PUBG ini adalah komitmen pemerintah provinsi. Saat ini kajian oleh konsultan sudah mencapai 75 persen dan ditargetkan selesai pada akhir November,” ujar Alexander saat memberikan keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (14/11/2025).
Program sekolah gratis ini akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2026–2027. Tahap pertama akan diterapkan di wilayah Kepulauan Nias, kemudian berlanjut ke wilayah Pantai Barat Sumatera, disusul dataran tinggi, dan terakhir wilayah Pantai Timur. Targetnya, seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di Sumut sudah bebas biaya pada tahun 2029.
Di Kepulauan Nias, program ini diproyeksikan menyasar 41.876 siswa berdasarkan data eksisting Disdik Sumut. Alexander menegaskan bahwa pihak sekolah tidak diperbolehkan menambah rombongan belajar (rombel) pada penerimaan siswa mendatang agar perhitungan anggaran tetap akurat.
Alexander memaparkan estimasi anggaran yang dibutuhkan berdasarkan draf naskah akademik sementara sebagai berikut:
Kepulauan Nias: Rp 21.484.098.000 per semester
Pantai Barat: Rp 23.461.188.000 per semester
Dataran Tinggi: Rp 58.712.043.000 per semester
Pantai Timur: Rp 98.763.012.000 per semester
“Angka-angka ini masih hasil kajian sementara. Setelah final, nominal kebutuhan anggaran akan kami sampaikan secara terbuka. Dari estimasi ini, masyarakat sudah bisa melihat gambaran kebutuhan anggaran untuk meng-cover PUBG. Semua dilakukan secara transparan,” katanya.
Alexander meminta masyarakat Sumut untuk tidak gegabah menanggapi isu sekolah gratis. Menurutnya, program ini belum diberlakukan pada tahun ajaran berjalan.
“Mohon masyarakat tidak ribut-ribut dulu. Sekolah gratis baru dimulai pada tahun ajaran mendatang, yaitu tahun ajaran 2026,” tegasnya.
Disdik Sumut berharap program ini dapat menjadi langkah besar dalam pemerataan akses pendidikan dan mengurangi beban biaya yang selama ini masih dirasakan oleh banyak keluarga di Sumatera Utara. (rel/san/ram)
Editor : Juli Rambe