sumutpos.jawapos.com - Wacana mengenai larangan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) mengajar mulai 2027 terus bergulir dan memantik perbincangan luas. Informasi yang sempat viral ini memicu kegelisahan, terutama di kalangan guru honorer yang selama ini menjadi penopang utama proses belajar-mengajar di banyak sekolah negeri.
Namun, di balik riuhnya isu tersebut, pemerintah telah memberikan klarifikasi: bukan pelarangan, melainkan penataan sistem kepegawaian guru secara bertahap.
Melansir Instagram @cretivox, Rabu (6/6/2026), melalui kebijakan terbaru, pemerintah menetapkan penugasan guru non-ASN di sekolah negeri berlaku hingga 31 Desember 2026. Ketentuan ini kerap ditafsirkan sebagai batas akhir keberadaan mereka di ruang kelas.
Baca Juga: Mentan Amran Rangkul dan Siapkan Mahasiswa Jadi Penerus Arah Masa Depan Pertanian Nasional
Padahal, substansi kebijakan tersebut adalah masa transisi menuju sistem yang lebih tertata, di mana kebutuhan guru diharapkan dapat dipenuhi oleh ASN, baik melalui jalur PNS maupun PPPK.
Kementerian Pendidikan menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang secara eksplisit melarang guru non-ASN mengajar pada 2027. Pemerintah justru masih mengakui peran penting mereka, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik.
Skema lanjutan setelah 2026 masih dalam tahap perumusan, termasuk peluang bagi guru non-ASN untuk tetap berkontribusi dalam sistem pendidikan nasional.
Meski telah diklarifikasi, kegelisahan tetap terasa. Banyak daerah masih sangat bergantung pada guru non-ASN. Tanpa solusi konkret, kekhawatiran akan kekurangan tenaga pengajar menjadi ancaman nyata.
Baca Juga: Patroli Gabungan Tengah Malam di Belawan, Polisi Tekan Potensi Premanisme hingga Tawuran
Di sisi lain, proses rekrutmen ASN dinilai belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan yang ada.
Di media sosial, respons publik mengalir deras. Sejumlah netizen menyuarakan keresahan, sementara lainnya mencoba melihat kebijakan ini dari sudut pandang yang lebih luas.
“Kalau benar 2027 sudah tidak boleh ngajar, nasib kami yang sudah puluhan tahun mengabdi bagaimana?” tulis seorang pengguna.
Komentar lain menyoroti ketimpangan kebijakan, “Guru honorer itu tulang punggung sekolah, tapi selalu jadi yang paling tidak pasti nasibnya.”
Baca Juga: Kakek 60 Tahun Diciduk Kantongi Sabu
Ada pula yang meminta pemerintah lebih realistis, “Kalau mau semua ASN, rekrut dulu yang cukup. Jangan sampai sekolah kekurangan guru.”
Di sisi berbeda, beberapa netizen mencoba memahami arah kebijakan, “Ini sebenarnya bagus untuk jangka panjang, tapi transisinya harus jelas dan tidak merugikan guru yang sudah lama mengabdi.”
Tak sedikit pula yang berharap ada kepastian,
“Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar klarifikasi, tapi solusi konkret dan kepastian status.”
Baca Juga: Longsor Terjang Jalinsum Pahae Julu, Tiga Nyawa Tak Terselamatkan
Perdebatan ini mencerminkan satu hal, posisi guru non-ASN masih berada di persimpangan. Di satu sisi, mereka dibutuhkan. Di sisi lain, sistem kepegawaian tengah diarahkan menuju standar yang lebih formal.
Tahun 2027 pun dipandang bukan sebagai titik akhir, melainkan momentum perubahan. Namun, keberhasilan transisi ini akan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang adil, realistis, dan tidak meninggalkan para guru yang telah lama mengabdi.(lin)
Editor : Redaksi