MEDAN, SUMUTPOS.CO - Presiden Prabowo Subianto, mewacanakan dihapusnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, baik untuk tingkat Gubernur, hingga Bupati dan Wali Kota. Pasalnya, pelaksanaan pilkada langsung dinilai terlalu banyak menyita energi dan terlalu besar memakan anggaran.
Sebagai gantinya, pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada masing-masing DPRD setempat, baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.
Ditanya pendapatnya terkait hal itu, DPC PDI Perjuangan Kota Medan mengaku bahwa wacana itu layak untuk segera dibahas, baik di pusat maupun di daerah.
"Wacana itu layak dibahas baik di tingkat pusat maupun di daerah," ucap Bendahara DPC PDIP Kota Medan, Boydo H.K Panjaitan, Jumat (13/12/2024).
Dikatakan Boydo yang juga merupakan Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan nomor urut 2 pada Pilkada Medan 2024, yakni Prof Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani (Ridha-Rani) itu, pelaksanaan pilkada langsung memang menyedot anggaran yang sangat besar.
"Saya sangat setuju dengan Presiden Prabowo, bahwa pelaksanaan Pilkada langsung itu memang menyedot anggaran negara yang besar, bahkan hingga triliunan rupiah," ujarnya.
Sementara, terang Boydo, bila pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan di tingkat DPRD, maka efisien anggaran akan dapat dilakukan secara maksimal.
"Kalau pemilihannya dilakukan di tingkat DPRD, bayangkan efisiensi anggaran negara yang bisa kita selamatkan," katanya.
Selain itu, sambung Boydo, pelaksanaan pilkada di tingkat DPRD dapat meminimalisir besarnya kecurangan-kecurangan bila dibandingkan dengan pilkada langsung.
"Belum lagi soal kecurangan-kecurangan, sudah pasti bisa kita tekan dan bahkan tidak mungkin terjadi," tuturnya.
Sebagai contoh, terang Boydo, pada perhelatan Pilkada Serentak di tanggal 27 November 2024 kemarin, PDI Perjuangan adalah partai yang begitu banyak mengalami kecurangan yang dilakukan tim pasangan calon (paslon) lain.
Baca Juga: Lebih Mudah, Top up Voucher Mobile Legend Pakai BRImo Aja
"Begitu TSM (terstruktur, sistematis dan masif) nya money politics yang terjadi di Pilkada serentak kemarin. Kami banyak mendapati temuan kecurangan-kecurangan itu. Jadi kalau wacana pemilihan kepala daerah itu melalui DPRD, saya yakin tak ada money politics," ujarnya.
Boydo pun berpandangan, DPP PDI Perjuangan akan membahas wacana yang dilemparkan Presiden Prabowo Subianto tersebur saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12) malam.
"Saya rasa DPP PDIP juga pasti akan membahas wacana ini," pungkasnya.
(map/han)