MEDAN, SUMUT POS- Dewan Pertimbangan DPD I Partai Golkar Sumatera Utara menyampaikan pernyataan sikap sekaligus permohonan penjelasan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) DPP Golkar Nomor S.Kep-132/DPP Golkar/XII/2025 tertanggal 14 Desember 2025.
SK tersebut menetapkan pemberhentian Musa Rajekshah dari jabatan Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Utara dan menunjuk Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sumut. Kebijakan ini dinilai telah menimbulkan gejolak dan kegaduhan di internal kader Partai Golkar Sumatera Utara.
Dalam pernyataan resminya, Dewan Pertimbangan menegaskan tidak menemukan adanya kesalahan, kelalaian, maupun pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar yang dilakukan Musa Rajekshah selama menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Sumut.
“Sepanjang pengetahuan kami, saudara Musa Rajekshah telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta membawa kemajuan signifikan bagi Partai Golkar di Sumatera Utara,” demikian pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar, Muhyan Tambuse dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).
Dewan Pertimbangan juga menyoroti keberhasilan Partai Golkar pada Pilkada serentak dengan capaian kemenangan 64 persen suara, melampaui target DPP Golkar sebesar 60 persen. Selain itu, Partai Golkar Sumatera Utara juga berhasil menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2024, dengan peningkatan signifikan perolehan suara dan kursi di seluruh tingkatan legislatif.
Menurut Dewan Pertimbangan, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras, kekompakan, serta konsolidasi organisasi yang solid antara DPD I dan seluruh DPD II kabupaten/kota se-Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Musa Rajekshah.
Mereka juga mengungkapkan bahwa masa bakti kepengurusan DPD I Golkar Sumut periode 2020–2025 telah berakhir. Namun, dua kali permohonan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) yang diajukan ke DPP Golkar melalui surat resmi pada April dan September 2025 tidak pernah mendapat tanggapan.
Di sisi lain, Dewan Pertimbangan menilai sejumlah pernyataan yang disampaikan Plt Ketua DPD I Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tanjung justru bersifat kontraproduktif. Pernyataan tersebut dinilai mendiskreditkan kepemimpinan Musa Rajekshah dan berpotensi memecah soliditas kader, termasuk tudingan bahwa kepengurusan Golkar Sumut tidak mengakomodir seluruh kader.
Dewan Pertimbangan juga mengingatkan bahwa Ahmad Doli Kurnia Tanjung pernah menjabat sebagai Plt Ketua Golkar Sumut lima tahun lalu dan melakukan pelaksanaan Musda tanpa persetujuan Ketua Umum DPP Golkar, yang berujung pada pengambilalihan Musda oleh DPP dan pelaksanaannya dipindahkan ke Jakarta.
“Atas dasar pengalaman tersebut, kami menilai tidak tepat jika yang bersangkutan kembali diberikan kepercayaan sebagai Plt Ketua DPD I Golkar Sumut dengan tugas melaksanakan Musda,” tegas Muhyan.
Untuk menjaga kondusivitas menjelang dan selama pelaksanaan Musda Golkar Sumatera Utara, Dewan Pertimbangan menyampaikan tiga rekomendasi kepada DPP Golkar. Pertama, mencabut SK pemberhentian Musa Rajekshah dan mengembalikannya sebagai Ketua DPD I Golkar Sumut untuk kemudian diberi mandat melaksanakan Musda sesegera mungkin.
Kedua, apabila opsi tersebut tidak diambil, Dewan Pertimbangan meminta DPP menunjuk Plt Ketua DPD I Golkar Sumut dari fungsionaris DPP yang berasal dari luar Sumatera Utara guna menjamin netralitas dan demokratisasi Musda.
Ketiga, DPP Golkar diminta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh kader yang memenuhi syarat sesuai AD/ART untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD I Golkar Sumut periode 2025–2030, termasuk memberi kesempatan kepada Musa Rajekshah apabila masih berminat mencalonkan diri.
"Kami berharap DPP Partai Golkar memberikan respon positif dan penjelasan resmi sebelum Musda Partai Golkar Sumatera Utara digelar, demi menjaga persatuan dan masa depan Partai Golkar di Sumatera Utara," ucap Muhyan. (rel/san/ram)
Editor : Juli Rambe