Nasional Metropolis Kesehatan Sumatera Utara Wisata & Kuliner Society Internasional Ekonomi

Gerindra Medan Dorong Pilkada Dipilih DPRD, Mulia Syahputra : Tekan Cost Politik, Hindarkan Kepala Daerah dari Korupsi

Juli Rambe • Jumat, 9 Januari 2026 | 15:50 WIB
Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution.
Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution.

 

MEDAN, SUMUT POS- Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution SH MH, menyatakan sikapnya yang mendukung dan mendorong terealisasinya wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD.

Mulia Syahputra menilai, langkah tersebut akan menjawab banyaknya persoalan yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pilkada secara langsung oleh masyarakat.

"Kita mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Ini solusi atas banyaknya persoalan yang timbul dari pelaksanaan Pilkada secara langsung," ucap Mulia Syahputra kepada Sumut Pos, Jumat (9/1/2026).

Dikatakan Mulia, pelaksanaan pilkada secara langsung terbukti telah banyak melahirkan kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Hal itu tidak terlepas dari besarnya cost politik saat berjalannya tahapan pilkada langsung.

"Pilkada langsung menimbulkan banyaknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Analisa kita hal itu terjadi karena tingginya cost politik, sehingga sering sekali kepala daerah yang menang harus berfikir cara mengembalikan dana yang sudah keluar. Salah satunya tentu dengan melakukan korupsi saat kepala daerah tersebut menjabat," ujarnya.

Dengan dipilih oleh DPRD, sambung Mulia Syahputra, kepala daerah akan terhindar dari besarnya cost politik, khususnya saat pelaksanaan kampanye.

"Intinya, Pilkada oleh DPRD akan menekan cost politik sehingga mampu menghindarkan kepala daerah dari besarnya potensi korupsi," katanya.

Selama ini, lanjut Mulia, para calon kepala daerah kerap menggunakan jasa 'cukong' sebagai pemodal dari besarnya biaya politik. Kondisi ini membuat banyak kepala daerah 'tersandera' oleh kepentingan cukong saat telah menjabat.

"Karena kepala daerah harus membalas jasa para cukong, biasanya dengan imbalan berbagai proyek strategis yang seharusnya dapat dikerjakan oleh pihak yang lebih berkompeten. Oleh sebab itu, dengan terhindar dari besarnya cost politik, para calon kepala daerah akan terhindar dari cukong dan menjadi kepala daerah yang 'merdeka' saat telah menjabat," tegasnya.

Mulia juga menegaskan, tudingan Pilkada oleh DPRD sebagai kemunduran demokrasi merupakan hal yang tidak mendasar.

Pasalnya, DPRD sendiri dipilih secara langsung oleh rakyat, dan tujuan digelarnya Pilkada oleh DPRD adalah untuk melahirkan kepala daerah yang terhindar dari praktik korupsi.

"Semua ini tentunya akan menguntungkan rakyat, sebab rakyat akan memiliki kepala daerah yang merdeka, kepala daerah yang demokratis, bukan kepala daerah yang tersandera kepentingan-kepentingan cukong," pungkasnya. (map/ram)

 

Editor : Juli Rambe
#Pilkada langsung #Mulia Syahputra #Gerindra Medan