Nasional Metropolis Kesehatan Sumatera Utara Wisata & Kuliner Society Internasional Ekonomi

Jadwal Musda Golkar Sumut Tunggu Keputusan DPP, Doli Tanjung Pastikan Proses Demokratis

Juli Rambe • Selasa, 20 Januari 2026 | 17:49 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) DPD Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. (Dok: istimewa)
Pelaksana Tugas (Plt) DPD Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. (Dok: istimewa)

 

MEDAN, SUMUT POS- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara masih menunggu keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terkait penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda).

Musda tersebut akan menjadi forum penting untuk memilih ketua DPD Golkar Sumut sekaligus merumuskan arah strategis partai ke depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan kepada DPP agar jadwal Musda dapat segera ditetapkan. Ia berharap keputusan tersebut bisa keluar paling lambat pada awal Februari mendatang.

“Kami di daerah saat ini masih menunggu keputusan dari DPP. Permohonan penetapan jadwal Musda sudah kami sampaikan, dan harapannya bisa diputuskan paling lambat awal Februari agar seluruh tahapan bisa berjalan dengan baik,” kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, penetapan tanggal Musda menjadi titik awal bagi seluruh proses lanjutan. Setelah jadwal resmi ditetapkan oleh DPP, DPD Golkar Sumut akan segera membentuk panitia pelaksana Musda yang bertugas menyiapkan seluruh kebutuhan teknis dan substantif kegiatan tersebut.

“Begitu tanggal Musda ditetapkan, panitia akan langsung dibentuk. Panitia inilah yang akan mengatur semua hal, termasuk mekanisme pencalonan ketua DPD,” ujarnya.

Doli menegaskan bahwa mekanisme pemilihan ketua DPD Golkar Sumut akan dilakukan sesuai dengan aturan dan sistem organisasi yang berlaku di Partai Golkar. Ia memastikan proses tersebut berjalan secara terbuka, demokratis, dan tidak ada praktik penunjukan sepihak.

"Di Golkar tidak ada istilah ‘drop-dropan’. Semua berjalan sesuai mekanisme partai yang baku, terbuka, dan demokratis. Siapa pun yang memenuhi syarat punya hak yang sama untuk maju,” tegasnya.

Terkait dinamika pencalonan, Doli mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada tiga nama yang secara terbuka menyatakan kesiapan dan kesediaannya untuk maju sebagai calon ketua DPD Golkar Sumut. Ia menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan sehat dalam kehidupan organisasi.

“Fakta bahwa sudah ada beberapa nama yang muncul itu hal yang alamiah. Ini menunjukkan dinamika organisasi berjalan dan kader-kader Golkar di Sumut memiliki semangat untuk membangun partai,” kata Doli.

Lebih jauh, Doli menekankan bahwa Musda tidak hanya sekadar agenda memilih ketua baru. Forum tersebut juga memiliki peran strategis dalam memperkuat konsolidasi internal partai serta menyusun program-program kerja ke depan.

“Musda ini bukan hanya soal siapa ketuanya, tapi juga bagaimana kita menyusun konsolidasi organisasi dan merumuskan strategi pemenangan Golkar pada agenda-agenda politik mendatang, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebagai salah satu partai politik terbesar dan paling eksis di Indonesia, Partai Golkar memiliki fondasi aturan dan mekanisme organisasi yang kuat. Hal tersebut menjadi jaminan bahwa seluruh proses, termasuk Musda di Sumatera Utara, akan berjalan sesuai prosedur dan prinsip demokrasi internal partai.

“Golkar ini partai besar. Kekuatan kami ada pada sistem dan mekanisme organisasi yang sudah teruji. Karena itu, Musda akan dijalankan sesuai aturan, tertib, dan demokratis,” pungkas Ahmad Doli Kurnia Tanjung.(rel/san/ram)

 

Editor : Juli Rambe
#golkar sumut #Polemik Golkar Sumut #Musda Golkar Sumut