MEDAN, SUMUT POS- Pengamat politik dan pemerintahan, Rafriandi Nasution, menilai dinamika internal Partai Golkar, khususnya terkait penunjukan Ahmad Doli Kurnia sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumatera Utara dan persiapan Musyawarah Daerah (Musda), sarat dengan agenda dan mekanisme yang telah dirancang sejak awal.
Menurut Rafriandi, meskipun secara formal dan prosedural proses yang dijalankan tampak demokratis, namun terdapat skema tersirat yang mengarahkan hasil akhir pada figur tertentu.
“Kalau dilihat di permukaan, prosesnya memang terlihat demokratis. Tapi dalam politik, terutama di partai besar seperti Golkar, ada mekanisme yang tidak selalu tertulis namun bekerja sangat efektif,” ujar Rafriandi saat memberikan keteranganya kepada Sumut Pos, Selasa (20/1/2026).
Rafriandi menjelaskan, sebelum penunjukan Ahmad Doli Kurnia sebagai Plt Ketua, kepengurusan sebelumnya yang dipimpin Musa Rajeckshah telah dua kali mengajukan permohonan pelaksanaan Musda. Namun, permohonan tersebut tidak mendapat persetujuan dari DPP hingga masa kepengurusan berakhir.
“Permintaan Musda diajukan dua kali, tapi selalu mentok. Begitu masa kepengurusan Ijeck selesai, langsung ditunjuk Plt Ketua. Ini menandakan bahwa penunjukan itu bukan keputusan mendadak, melainkan sudah dipersiapkan,” katanya.
Dengan penunjukan tersebut, kata Rafriandi, pengaruh kepengurusan lama otomatis melemah. Posisi strategis beralih sepenuhnya ke Plt Ketua yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada DPP.
“Begitu Plt ditunjuk, maka kendali organisasi praktis berpindah. Itu membuat kekuatan kepengurusan sebelumnya menjadi tidak lagi relevan,” jelasnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Plt Ketua, Rafriandi menegaskan bahwa Ahmad Doli Kurnia secara konstitusional wajib melaksanakan seluruh perintah dan arahan DPP Golkar. Fokus utamanya adalah menyukseskan Musda dan memastikan konsolidasi internal berjalan aman.
Langkah Doli Kurnia menunjuk Yasir Ridho sebagai ketua harian dan Rolel sebagai sekretaris dinilai sebagai bagian dari strategi penguatan struktur pelaksana.
“Itu langkah konsolidasi. Penunjukan figur-figur kunci dilakukan untuk memastikan mesin partai bergerak sesuai garis komando,” ujar Rafriandi.
Ia juga menilai pernyataan-pernyataan Doli Kurnia yang menekankan aspek demokrasi dalam Musda bersifat normatif dan ditujukan untuk menjaga stabilitas internal serta citra partai di mata publik.
“Pernyataan soal demokrasi itu penting untuk konsumsi publik. Golkar harus terlihat solid dan demokratis, meskipun di dalamnya ada mekanisme yang bekerja secara tersirat,” katanya.
Rafriandi menegaskan bahwa Partai Golkar memiliki karakter dan tradisi tersendiri dalam menjalankan demokrasi internal. Munculnya banyak kandidat ketua DPD disebut sebagai bagian dari upaya membangun persepsi demokratis.
“Semakin banyak calon yang muncul, semakin kuat kesan demokratisnya. Padahal, arah akhirnya bisa saja sudah dikondisikan,” ucapnya.
Ia menambahkan, dalam situasi tertentu, seperti perolehan suara yang imbang atau selisih tipis, Ketua Umum Golkar memiliki hak prerogatif atau diskresi untuk menentukan hasil akhir.
“Kalau hasilnya seri atau beda tipis, Ketua Umum bisa turun tangan. Itu sah secara aturan internal partai,” jelas Rafriandi.
“Pintunya memang dibuka untuk semua, tapi yang akhirnya memimpin adalah orang yang dianggap mampu menjaga rumah itu tetap berdiri dan berfungsi,” katanya.
Terkait potensi konflik atau dinamika internal menjelang Musda, Rafriandi menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang lazim dalam tubuh Golkar. Ia menyebut Golkar sebagai partai yang “mudah ribut, tapi juga mudah berdamai.”
“Riak-riak seperti ini biasa. Golkar itu cepat panas, tapi juga cepat dingin. Apalagi Pemilu masih jauh, 2029 masih lama,” ujarnya.
Ia menegaskan, tugas utama Ahmad Doli Kurnia adalah memastikan Musda berjalan sukses dan tidak menimbulkan friksi berkepanjangan.
“Selama Musda terlaksana dan stabilitas terjaga, maka tugas Plt Ketua bisa dikatakan berhasil,” tutup Rafriandi. (rel/san/ram)
Editor : Juli Rambe