MEDAN, SUMUT POS- Pengamat Politik Sumatera Utara, Rafriandi Nasution, menilai terpilihnya Andar Amin Harahap sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara merupakan peristiwa politik penting yang menandai perubahan besar dalam dinamika internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
Menurut Rafriandi, kemenangan Andar Amin dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sumut menunjukkan kuatnya arus politik bottom-up atau kekuatan akar rumput yang mampu mengalahkan skenario politik yang sebelumnya diyakini datang dari pusat partai.
“Ini kemenangan politik dari bawah. Kader-kader di daerah berhasil menunjukkan bahwa Musda Golkar Sumut benar-benar hidup dan mengakar. Doktrin top-down dari DPP ternyata tidak sepenuhnya berjalan efektif,” ujar Rafriandi saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Senin (2/2/2026).
Ia menyebut, kandidat yang sebelumnya dianggap sebagai figur kuat dengan dukungan pusat, yakni Hendriyanto Sitorus, tidak mampu membendung konsolidasi politik daerah yang terbangun secara masif di tingkat DPD kabupaten/kota.
Lebih lanjut, Rafriandi memprediksi kepemimpinan Andar Amin akan membawa restrukturisasi besar-besaran di tubuh Partai Golkar Sumatera Utara. Perubahan tersebut diperkirakan menyentuh kepengurusan DPD Provinsi hingga DPD kabupaten/kota.
“Dengan dukungan dari sekitar 31 DPD kabupaten/kota dan lima unsur lainnya, hampir pasti akan ada perombakan struktur. Ini bagian dari konsolidasi total Golkar Sumut untuk menghadapi Pemilu, Pilkada, dan Pilpres di tahun 2029,” jelasnya.
Ia menilai konsolidasi ini penting untuk memastikan mesin partai bergerak solid hingga ke akar rumput, sekaligus memperkuat daya tawar politik Golkar di tingkat regional.
Tak hanya di internal partai, dampak kemenangan Andar Amin juga diperkirakan akan merembet ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Rafriandi menyebut, perubahan dapat terjadi pada posisi Ketua Fraksi Golkar, komisi-komisi, bahkan tidak menutup kemungkinan menyentuh posisi strategis di pucuk pimpinan DPRD Sumut
“Konfigurasi politik di DPRD Sumut bisa ikut berubah. Apalagi jika benar ada perbedaan pandangan politik antara Ketua DPD Golkar yang baru dengan Ketua DPRD Sumut saat ini,” katanya.
Menurutnya, komunikasi politik antara pimpinan Golkar Sumut dan DPRD menjadi krusial, terlebih jika ke depan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali melibatkan DPRD.
Selain itu, Rafriandi menekankan pentingnya posisi DPRD sebagai badan legislasi dalam mengawal alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih berpihak pada konstituen Golkar.
“APBD itu instrumen politik. Golkar tentu ingin memastikan anggaran daerah benar-benar bisa memberi manfaat maksimal bagi basis pendukungnya, dan ini membutuhkan sinkronisasi politik yang kuat di DPRD,” tambahnya.
Dalam konteks pemerintahan, Rafriandi menilai Golkar di bawah kepemimpinan Andar Amin akan tetap berada di barisan partai pendukung pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Golkar disebut akan tetap mendukung pemerintahan saat ini serta pemerintahan nasional Prabowo–Gibran ke depan. Namun, untuk Pilkada, Golkar Sumut diprediksi akan bersikap lebih fleksibel dan percaya diri.
“Golkar bisa saja mengusung kadernya sendiri di Pilkada nanti. Tidak otomatis mendukung petahana, karena kekuatan politik Golkar Sumut sekarang jauh lebih besar,” ungkap Rafriandi.
Ia juga menilai komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak akan menemui hambatan berarti, mengingat Wakil Gubernur Roby Surya merupakan kader Golkar.
Meski demikian, Rafriandi mengingatkan bahwa tantangan utama Andar Amin adalah menjaga stabilitas internal partai dengan mengakomodasi kepentingan berbagai elite, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Menyusun kepengurusan itu seni. Harus bisa merangkul semua kekuatan agar Golkar tetap solid dan tidak pecah pasca-Musda,” tegasnya.
Ia juga melihat peluang besar bagi Golkar Sumut untuk menarik tokoh-tokoh yang merasa terpinggirkan dari partai lain untuk bergabung, baik melalui struktur Golkar maupun organisasi pendiri dan sayap seperti AMPG, KOSGORO, dan SOKSI.
Secara lebih luas, Rafriandi menilai sikap DPP Golkar yang tidak terlalu mencampuri proses Musda Sumut justru menjadi nilai positif dalam demokrasi internal partai.
“Ini langkah strategis DPP. Mereka membiarkan proses demokrasi berjalan alami. Hasilnya, Musda Golkar Sumut bisa menjadi model baru demokrasi Golkar di Indonesia,” pungkasnya.
Terpilihnya Ander Amin Harahap, menurut Rafriandi, bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan simbol perubahan besar dalam cara Golkar Sumatera Utara membangun kekuatan politik dari bawah ke atas. (san/ram)
Editor : Juli Rambe