MEDAN, SUMUT POS- Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sumatera Utara (Sumut) yang dipimpin Andar Amin Harahap, hingga kini belum diterbitkan. Padahal, Musyawarah Daerah (Musda) sudah digelar sejak 7 bulan yang lalu.
Menurut Pengamat politik dan pemerintahan Rafriandi Nasution mengatakan jika melihat proses Musda hingga pasca pelaksanaan, seluruh tahapan sebenarnya telah berjalan sesuai mekanisme organisasi.
Bahkan, dinamika yang sempat muncul sebelum Musda juga telah berhasil diredam melalui proses rekonsiliasi internal.
Baca Juga: Pensiunan Dosen USU Didakwa Palsukan Surat Dokumen Warisan Rp20 Miliar
"Kalau kita lihat proses Musda itu sendiri, walaupun di awal ada dinamika terkait calon tertentu, tetapi DPP Golkar sudah menjamin bahwa pelaksanaan Musda berjalan sesuai mekanisme AD/ART dan aturan organisasi. Setelah Andar Amin Harahap terpilih, juga terlihat ada proses rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang sebelumnya menjadi lawan politik di internal Golkar," ujar Rafriandi saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Rabu (5/8/2026).
Ia menilai seluruh proses formal maupun upaya penyatuan kembali kekuatan internal sudah dilakukan. Namun, hingga kini belum adanya SK dari DPP Golkar menunjukkan masih ada persoalan yang belum selesai di tingkat pusat.
Rafriandi menggambarkan persoalan tersebut sebagai sesuatu yang "tersurat, tersirat, dan tersuruk".
Menurutnya, aspek yang terlihat di permukaan maupun yang bersifat formal telah diselesaikan, tetapi masih ada persoalan yang belum diketahui publik.
"Yang tersurat sudah, mekanisme organisasi sudah. Yang tersirat juga sudah, termasuk rekonsiliasi. Tetapi mungkin masih ada yang saya sebut sebagai persoalan yang 'tersuruk' yang belum selesai. Nah, ini yang seharusnya dijelaskan kepada publik oleh DPP Golkar," katanya.
Ia mempertanyakan apakah SK tersebut memang belum diterbitkan, masih tertahan di tingkat DPP, atau bahkan sudah selesai tetapi belum diumumkan kepada publik.
"Era sekarang adalah era keterbukaan informasi. Publik berhak mengetahui apakah SK itu memang belum selesai, sudah selesai tetapi masih ditahan, atau ada alasan lain sehingga belum diterbitkan. Sampai hari ini tidak ada informasi yang bisa menjadi pegangan kapan SK keluar maupun kapan pelantikan akan dilakukan," ujarnya.
Rafriandi mengakui berkembang berbagai rumor di internal partai mengenai penyebab lambatnya penerbitan SK tersebut. Salah satunya berkaitan dengan komposisi kepengurusan yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi keinginan DPP.
"Rumor yang berkembang memang ada ketidakpuasan Ketua Umum karena beberapa unsur di dalam kepengurusan belum bisa terpenuhi. Misalnya soal bagaimana mengakomodasi unsur-unsur tertentu, termasuk alumni HMI, yang dianggap perlu mendapat tempat dalam struktur kepengurusan," katanya.
Selain itu, ia juga menilai terdapat tarik-menarik kepentingan dari kelompok-kelompok yang merasa memiliki kontribusi besar dalam memenangkan Andar Amin Harahap pada Musda.
"Kelompok yang merasa paling berjasa dalam mengantarkan kemenangan Andar Amin tentu ingin mendapatkan porsi lebih besar dalam kepengurusan. Hal seperti ini sebenarnya lumrah di partai politik. Bedanya, kali ini mereka sama-sama menjaga agar tarik-menarik itu tidak menjadi konflik terbuka," ucapnya.
Meski isu yang muncul ke publik lebih banyak dikaitkan dengan persoalan komposisi kepengurusan, Rafriandi justru melihat akar persoalan yang lebih besar, yakni kepentingan politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut 2029.
Menurutnya, posisi Ketua DPD Golkar Sumut sangat strategis karena akan menentukan arah politik partai pada kontestasi gubernur mendatang.
"Saya melihat ini bukan lagi sekadar soal kepengurusan tahun 2026. Ini sudah berkaitan dengan desain politik menuju Pilkada 2029," tegas Rafriandi.
Ia mengatakan Golkar merupakan salah satu partai yang memiliki peluang besar mengusung calon gubernur sendiri pada 2029. Karena itu, berbagai kepentingan politik mulai bergerak sejak sekarang untuk mempengaruhi arah kepemimpinan partai di daerah.
"Kalau kita bicara 2029, Golkar adalah salah satu partai yang sangat diperhitungkan. Siapa yang mengendalikan Golkar Sumut hari ini akan sangat berpengaruh terhadap arah dukungan politik pada Pilkada nanti," ujarnya.
Menurut Rafriandi, sejumlah figur di Golkar juga telah dipandang memiliki potensi menjadi calon gubernur. Karena itu, proses pembentukan kepengurusan DPD Sumut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan jangka panjang tersebut.
Rafriandi juga menilai kuatnya pengaruh pihak luar yang sempat terlihat menjelang Musda Golkar Sumut belum sepenuhnya hilang. Ia menduga berbagai kekuatan politik masih berupaya mempengaruhi arah kepengurusan karena berkaitan langsung dengan peta Pilkada Sumut 2029.
Menurutnya, hampir seluruh kekuatan politik telah mulai menyusun strategi sejak dini. Salah satunya berkaitan dengan kemungkinan Gubernur Sumut Bobby Nasution kembali maju pada periode berikutnya apabila kepemimpinannya dinilai berhasil.
"Hari ini hampir bisa dipastikan Bobby Nasution akan maju lagi apabila periode pertamanya dinilai sukses. Tentu beliau akan berusaha merangkul sebanyak mungkin partai politik sebagaimana yang dilakukan pada Pilkada sebelumnya," katanya.
Di sisi lain, Rafriandi menilai Golkar juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan peluang mengusung kader sendiri sehingga arah kepemimpinan DPD Sumut menjadi sangat penting.
"Golkar pasti juga ingin memiliki ruang politik sendiri. Karena itu saya melihat tarik-menarik yang terjadi bukan sekadar soal kepengurusan, tetapi soal siapa yang nantinya mengendalikan arah politik Golkar menjelang 2029," ujarnya.(san/ram)
Editor : Juli Rambe