STABAT, SUMUTPOS.CO - Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar focus grup diskusi (FGD) kajian kantong-kantong kemiskinan di ruang pola kantor bupati, Jum'at (13/12/2023). FGD itu dilakukan untuk memperkuat langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan ekstreem.
Sekda Langkat, Amril, yang membuka FGD tersebut. Kegiatan itu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal, untuk menyusun strategi bersama dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah ini.
Sekda menjelaskan, bahwa dasar hukum untuk menangani kemiskinan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa penanganan fakir miskin harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
"Selain itu, pemerintah juga menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan 17 program prioritas Presiden RI Bapak Prabowo. Langkah-langkah ini menjadi pedoman kita bersama," jelasnya.
Berdasarkan data terkini, tingkat kemiskinan di Kabupaten Langkat mencapai 9,23 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 98.160 jiwa. Untuk memastikan penanganan yang tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Langkat telah menerbitkan Keputusan Bupati Langkat Nomor 400-25/K/2024 tentang data sasaran keluarga miskin ekstrem 2023.
"Keputusan Bupati ini diharapkan dapat menjadi panduan agar penanggulangan kemiskinan lebih terarah dan efektif," ujar Amril.
Lebih lanjut, FGD ini juga membahas strategi utama untuk mengatasi kantong-kantong kemiskinan. Amril menutup diskusi dengan mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Langkat.
"Kerja sama yang solid antar-stakeholder adalah kunci keberhasilan kita dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutupnya. (ted/han)
Editor : Redaksi