MEDAN- Adanya isu pemekaran wilayah menjadi hal yang cukup lama terdengar di Provinsi Sumatera Utara. Ada hal yang harus dipertimbangkan secara serius, dan jangan sampai ada kepentingan elit politik di dalamnya.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi A DPRD Sumut, Irham Buana Nasution ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Sabtu (17/5/2025).
"Kita harap, dengan rencana pemekaran ini jangan ada bargaining politik dan bancakan kekuasaan, ketika pemekaran dimunculkan, justru masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang sesungguhnya dari pemekaran itu, tapi menguntungkan segelintir orang yang menggapai kekuasan baru di wilayah baru tersebut," ucapnya.
Faktor kondisi geografis, kondisi sosiopolitik, pemerataan pembangunan, dan kepentingan masyarakat menjadi kebutuhan tolak ukur adanya isu pemekaran menjadi beberapa provinsi baru di Sumut.
Irham menyebut, kondisi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut tidak bisa mendukung dan menopang kebutuhan yang ada di provinsi terbesar di Pulau Sumatera itu.
"Kondisi APBD Sumut yang hanya berkisar Rp14 sampai 15 triliun yaitu tidak bisa menjangkau kesejahteraan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan layanan lainnya untuk di 33 Kab/Kota yang ada di Sumut," ucap Irham.
Dengan adanya hal tersebut, Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan adanya komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Perlu adanya intervensi dari Pemerintah Pusat melalui model pemekaran ini, memang pemekaran ini bukan hanya persoalan daerah tapi juga persoalan nasional berkaitan dengan alokasi APBN melalui DAK yang bisa digunakan untuk layanan masyarakat," ucapnya.
Kita harap, dengan rencana pemekaran ini jangan ada beginning politik dan bancakan kekuasaan, ketika pemekaran dimunculkan, justru masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang sesungguhnya dari pemekaran itu, tapi menguntungkan segelintir orang, yang menggapai kekuasan baru di wilayah baru tersebut," ucapnya.
Pemekaran menjadi hal yang sangat mendesak dilakukan karena sudah ada penjelasan sebelumnya di Komisi II DPR RI
"Karena pemekaran Sumut, mulai dari Pemekaran Tapanuli Bagian Utara (Taput), Kemudian Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) serta kepulauan Nias, karena jika dilihat dari syarat administratif pemekaran ketiga wilayah ini sudah terpenuhi, dan perlu kajian mendalam, bukan permintaan segelintir orang saja," ucapnya.(san/han)
Editor : Johan Panjaitan