TEBINGTINGGI, Sumutpos.jawapos.com– Kekecewaan para pedagang Pasar Inpres Kota Tebingtinggi terhadap Pemerintah Kota kembali memuncak. Setelah menolak lokasi relokasi sementara yang dinilai tidak layak, kini mereka dibuat geram karena pejabat Pemko terlambat hadir dalam rapat pembahasan relokasi di kantor DPRD Kota Tebingtinggi, Senin (20/10/2025).
Rapat terbuka yang dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WIB itu sejatinya membahas solusi penampungan sementara bagi pedagang selama proses renovasi Pasar Inpres. Namun, para pedagang yang datang sejak pagi harus menunggu hingga dua jam lebih tanpa kejelasan, karena para pejabat dari dinas terkait tak kunjung hadir.
Baca Juga: 232 Pebulutangkis dari 15 Negara Bersaing Sengit di Medan
“Kami datang dari jam delapan pagi, tapi sampai jam sepuluh belum ada satu pun pejabat yang datang. Kami merasa dipermainkan,” ujar Fizah, salah satu pedagang yang hadir dengan nada kesal.
Para pedagang mengaku telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan menembus hujan demi mengikuti rapat penting tersebut. Namun hasilnya, mereka justru dibiarkan menunggu tanpa kepastian.
“Kami rela meninggalkan lapak, tapi malah dibiarkan menunggu. Kami datang untuk mencari solusi, bukan untuk disia-siakan,” keluh seorang pedagang lainnya.
Kekecewaan memuncak saat para pedagang memutuskan membubarkan diri secara bersama sekitar pukul 10.00 WIB.
Baca Juga: Jaksa Tolak Pembelaan Nikita Mirzani
“Pemerintah tidak serius mendengar aspirasi kami. Kalau begini caranya, kami semakin kecewa,” ucap salah satu peserta rapat sebelum meninggalkan lokasi.
Dari pantauan di lapangan, pejabat dari Dinas Perdagangan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama sejumlah perwakilan OPD baru tiba di gedung DPRD sekitar pukul 10.00 WIB—ketika sebagian besar pedagang sudah meninggalkan tempat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tebingtinggi, Andar Alatas Hutagalung (Gerindra), menyesalkan keterlambatan tersebut dan menyebut adanya miskomunikasi undangan antarinstansi.
“Seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi. Pedagang sudah menunggu dengan harapan besar,” tegasnya.
Meski rapat tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pedagang, anggota DPRD dari berbagai fraksi menyoroti tajam rencana relokasi pedagang ke lokasi sementara di kawasan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang dianggap tidak layak.
Baca Juga: Gunung Rinjani Kebakaran, Para Pendaki Diimbau Hati- hati karena Suhu Panas dan Padang Asap
Anggota DPRD Fraksi Golkar, Malik Syahputra Purba, menegaskan agar pemerintah tidak mengambil keputusan yang menyakiti hati pedagang.
“Tempat itu tidak layak untuk berdagang. Jangan sakiti pedagang, apalagi menjelang tahun baru—momen mereka mencari rezeki. Masa ditempatkan di area IPAL,” ujarnya keras.
Menanggapi kritik itu, Kepala Dinas Perdagangan Marimbun Marpaung membantah jika lokasi berada tepat di atas area pengolahan limbah. “Area itu memang dekat IPAL, tapi bukan di atas bangunan pengolahannya. Nantinya juga akan kami tutup,” jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Fraksi Hanura, Ogamota Hulu, meminta pemerintah lebih serius dan transparan dalam menjalankan proyek revitalisasi pasar. “Kalau sampai 31 Desember tidak siap, lebih baik pembangunan ini dibatalkan saja,” tegasnya.
Rapat akhirnya ditutup oleh Ketua Komisi III DPRD dengan penegasan agar Pemko Tebingtinggi segera mencari solusi yang layak dan manusiawi bagi para pedagang Pasar Inpres.(mag3/han)
Editor : Johan Panjaitan