DAIRI, Sumutpos.jawapos.com- Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dairi Peduli Pembangunan (AMDPP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kamis (23/10/2025).
Dalam aksinya, massa menyatakan dukungan terhadap investasi di Kabupaten Dairi yang mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan. Namun, mereka juga mempertanyakan kejelasan operasional PT Dairi Prima Mineral (PT DPM), yang hingga kini belum memulai aktivitas pasca pencabutan izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Baca Juga: Komite Olahraga Internasional Panggil Komite Olimpiade Indonesia Terkait Pelarangan Atlet Isarel
Koordinator aksi, Oberlin Tua Pasaribu bersama Bernad Malau, dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat mendukung investasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga, namun harus transparan dan berkomitmen menuntaskan seluruh kewajiban administrasi dan lingkungan.
“Kami meminta DPRD Dairi memanggil manajemen PT DPM untuk mempertanyakan keseriusan mereka berinvestasi di Dairi dan menuntaskan pengurusan Amdal,” tegas Oberlin.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, bersama sejumlah anggota dewan. Sabam menyatakan pihaknya menghormati dan menampung aspirasi masyarakat terkait dorongan agar investasi berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi daerah.
“Kehadiran investor di Dairi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sabam.
Sabam juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pimpinan DPRD Dairi telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta menyatakan dukungan agar PT DPM dapat segera beroperasi.
“Langkah selanjutnya, DPRD Dairi akan kembali memanggil manajemen PT DPM untuk memastikan sejauh mana proses pengurusan Amdal yang baru,” tambahnya.
Baca Juga: Ombak Besar Hancurkan Puluhan Sampan Nelayan Sergai, Harapan Mereka Kini Terkubur di Pasir Pantai
Sementara itu, Superintendent External Relation PT Dairi Prima Mineral, Idayani Jody, mengaku memahami aspirasi masyarakat dan menegaskan bahwa perusahaan juga ingin segera beroperasi.
“Kami saat ini sedang berjuang menyelesaikan proses Amdal. Tahapan administrasi sudah lulus, dan kami tinggal menunggu jadwal sidang Komisi Amdal,” jelas Idayani.
Menurutnya, PT DPM tetap mengeluarkan biaya operasional besar meski tambang belum beroperasi, termasuk untuk gaji karyawan, pemeliharaan, serta program tanggung jawab sosial (CSR).
Editor : Johan Panjaitan“Kami berharap pemerintah segera memberikan izin agar kegiatan konstruksi dapat dimulai. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat kami harapkan,” pungkasnya.(rud/han)