DAIRI, Sumutpos.jawapos.com-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Wanseptember Situmorang, menyatakan dukungannya terhadap aksi ratusan warga yang menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Dairi, Kamis (23/10/2025).
Aksi tersebut membawa pesan positif: mendukung kehadiran investor di Kabupaten Dairi sekaligus menuntut kejelasan izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT Dairi Prima Mineral (PT DPM).
Dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (24/10/2025), Wanseptember menilai aspirasi masyarakat itu sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan ekonomi daerah.
“Apa yang disuarakan masyarakat itu benar. Kehadiran investor dan iklim investasi yang sehat sangat dibutuhkan di tengah kondisi pembangunan Dairi yang kini cukup memprihatinkan,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, dengan keterbatasan anggaran tahun 2025 dan proyeksi minimnya dana pembangunan di 2026, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Vikner Sinaga–Wahyu Daniel Sagala akan menghadapi tantangan berat. Karena itu, dukungan terhadap investasi menjadi langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Dorong Kepastian Hukum bagi Investor
Wanseptember menegaskan, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan kepastian hukum dan kenyamanan investasi di Dairi. “Kita berharap semua investor yang datang merasa aman dan nyaman dengan aturan yang legal,” ucapnya.
Terkait PT DPM, ia menyampaikan keprihatinan karena proses pengurusan izin Amdal perusahaan tersebut belum juga rampung.
“Itu juga yang dituntut warga — agar PT DPM benar-benar serius menuntaskan Amdal sebelum melanjutkan operasional,” tegasnya.
Prioritaskan Kepentingan Daerah dan Masyarakat Lokal
Lebih lanjut, Wanseptember menekankan bahwa PT DPM harus menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat lokal, termasuk tanah adat dan hak perorangan di area pertambangan.
Ia juga mendorong adanya perjanjian bagi hasil antara perusahaan dan Pemkab Dairi yang menguntungkan daerah penghasil.
“Pemkab Dairi harus mendapat porsi hasil yang lebih besar agar bisa menopang pembangunan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal,” ujarnya.
Ia mengingatkan, masyarakat berhak tahu manfaat dan risiko dari keberadaan tambang, agar hasil pembangunan tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak.
“Kita harus bicara untuk kepentingan Dairi secara keseluruhan, bukan kepentingan kelompok tertentu,” tandas Wanseptember Situmorang.
Dengan sikap tegas namun terbuka terhadap investasi, Wanseptember menegaskan komitmennya untuk menjadikan investasi sebagai motor penggerak ekonomi Dairi — asalkan dijalankan dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberpihakan pada masyarakat lokal.(rud/han)
Editor : Johan Panjaitan