Komisi B DPRD Sumut Desak Penertiban Tambang Ilegal di Sumut, Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum APH
MEDAN, SUMUT POS - Maraknya aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah Sumatera Utara dinilai tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengakibatkan kerugian besar bagi daerah karena hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, yang mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang beroperasi tanpa izin.
Menurut Rudi, praktik tambang ilegal yang masih berlangsung hingga saat ini menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, aktivitas tersebut umumnya dilakukan secara terbuka dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, namun belum tersentuh penegakan hukum yang maksimal.
"Kita meminta dinas terkait untuk bertindak tegas terhadap seluruh aktivitas yang melanggar regulasi dan kebijakan pemerintah. Jika memang ditemukan pelanggaran, jangan ragu melibatkan aparat penegak hukum dan menempuh jalur hukum yang berlaku," ujar Rudi saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Selasa (2/6/2026).
Ia meyakini Gubernur Sumatera Utara akan mendukung langkah-langkah tegas yang bertujuan menertibkan aktivitas ilegal yang merugikan daerah dan masyarakat. Menurutnya, pendekatan persuasif dapat dilakukan pada tahap awal, namun apabila tidak diindahkan maka tindakan preventif dan penegakan hukum harus segera dijalankan.
"Kalau pendekatan persuasif sudah dilakukan tetapi tidak ada perubahan, maka tindakan yang lebih tegas harus diambil. Negara tidak boleh kalah dengan pelaku-pelaku yang melanggar aturan," tegasnya.
Rudi menilai keberadaan tambang ilegal menjadi salah satu penyebab kebocoran potensi pendapatan daerah. Aktivitas yang tidak memiliki izin resmi tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, sementara dampak kerusakan yang ditimbulkan justru harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat.
"Kalau semua aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan dan memiliki izin yang lengkap, tentu ada kontribusi terhadap PAD. Yang terjadi sekarang, sumber daya alam diambil, lingkungan rusak, tetapi daerah tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya," katanya.
Selain persoalan PAD, Rudi juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tanpa izin. Menurutnya, sebagian besar tambang ilegal diduga beroperasi tanpa dokumen perizinan dan tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memadai.
