MEDAN, SUMUT POS - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menanggapi aksi Partai Buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Bobby menyebutkan, dalam proses penentuan UMP, pemerintah akan tetap memperhatikan aspirasi dari berbagai pihak, baik dari kalangan buruh maupun pelaku usaha.
“Selain bertemu dengan teman-teman buruh, kami juga berdiskusi dengan pelaku usaha dan dewan pengupahan. Tentu permintaan mereka berbeda-beda. Buruh ingin kenaikan lebih tinggi, sementara pelaku usaha berharap kenaikan tidak terlalu besar. Di sinilah pemerintah akan mengambil langkah tengah,” ujar Bobby saat memberikan keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (30/10/2025).
Bobby mengungkapkan, dirinya tidak menutup kemungkinan untuk menyetujui angka kenaikan yang diusulkan buruh, asalkan ada komitmen bersama untuk menurunkan sejumlah biaya non-operasional yang selama ini membebani pelaku usaha.
“Saya sebenarnya setuju saja dengan angka yang disampaikan buruh, tapi harus ada angka yang diturunkan juga. Misalnya biaya non-operasional seperti pungli atau setoran-setoran yang dirasakan pelaku usaha. Ini yang membuat beban perusahaan menjadi berat,” jelasnya.
Menurut Bobby, langkah tersebut bukan menambah pekerjaan rumah baru, melainkan ajakan untuk bersama-sama menciptakan iklim kerja yang sehat dan efisien.
“Ini bukan nambah PR, tapi ayo sama-sama kita bekerja. Kalau kenaikan 8 atau 10 persen bisa tercapai, mau tidak kita jaga agar tempat kerja ini bebas pungli? Karena biaya non-operasional ini sangat membebani,” katanya.
Bobby juga menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari anggota DPR RI, besaran biaya non-operasional yang ditanggung pelaku usaha bahkan bisa mencapai 30 persen.
“Angkanya disebut bisa sampai 30 persen, walau belum kita cek secara detail. Tapi yang pasti, biaya-biaya non-operasional ini harus ditekan,” tegasnya.
Dengan demikian, Bobby menilai bahwa pembahasan UMP tidak hanya soal angka kenaikan upah, tetapi juga harus diiringi dengan upaya bersama untuk memperbaiki sistem dan menekan beban usaha agar kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha dapat berjalan beriringan. (san/ram)
Editor : Juli Rambe