MEDAN, SUMUT POS- Herwin Nasution atau akrab disapa Masdon kembali memimpin DPP Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (F Serbundo). Herwin terpilih menjadi Ketua Umum DPP F Serbundo untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-3, yang berlangsung di Hotel Grand Antares Medan, Kamis-Jumat, 27-28 November 2025.
Selain Ketua Umum, juga dipilih Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), yaitu Hardi Munthe, Misran Lubis dan Agusmidah.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution yang diwakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Yuliani Siregar dalam sambutannya mengatakan, acara ini bukan sekadar agenda rutin organisasi semata, tetapi diharapkan dapat membangkitkan semangat kebersamaan dalam memperjuangkan tujuan organisasi yakni terwujudnya kesejahteraan para pekerja.
"F Serbundo sebagai mitra kerja pemerintah kiranya dapat membangun kerja sama yang lebih kondusif lagi.
F Serbundo juga dapat menjadi mitra yang dapat menjaga hubungan baik antara pengusaha dan pekerja," kata Yuliani.
Yuliani mengapresiasi, seluruh peserta kongres yang senantiasa menjaga hubungan yang sinergis.
Sementara itu, Ketua Umum DPP F Serbundo, Herwin Nasution terpilih mengungkapkan, sejumlah program kerja yang akan menjadi fokusnya dalam 5 tahun ke depan. Antara lain bersinergi dengan MPO untuk mengejar program program yang sudah direncanakan.
"Tentunya pembenahan secara internal organisasi akan terus dilakukan. Kemudian memberikan perhatian khusus kepada perempuan di dalam organisasi.
F Serbundo tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan dalam organisasi," ungkap Herwin saat berbincang kepada sejumlah wartawan yang hadir di hari kedua kongres, Jumat (28/11) sore.
Disinggung terkait blacklist yang dilakukan sejumlah negara atas sawit Indonesia yang disebabkan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pekerjaan perusakan lingkungan, Herwin menuturkan, perlu kerja sama berbagai pihak untuk mengatasi hal itu. Menurut Herwin, dugaan itu sifatnya kasuistik, tidak bisa digeneralkan.
"Memang hal itu tidak bisa kita pungkiri, tetapi sifatnya kasuistik. Inilah yang harus diperbaiki. Indonesia ini adalah pemilik kebun sawit terbesar di dunia. Perkebunan sawit menyumbang devisa terbesar negara ini. Jika ini dikelola dan ditata dengan baik, akan sangat menguntungkan ekonomi Indonesia," tuturnya.
Terkait soal pembukaan lahan sawit yang massif dan ditengarai turut memicu terjadinya beragam bencana ekologis yang terjadi di Sumut, dalam beberapa hari ini, Herwin menegaskan, ekpansi sawit di Indonesia, sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu diperluas lagi, apalagi sampai harus mengorbankan hutan tropis Indonesia.
"Kalau soal lingkungan, F Serbundo sepakat dengan NGO-NGO lainnya, tentang kerusakan lingkungan yang terjadi. Makanya menurut saya tidak perlu lagi ada ekspansi perkebunan sawit," tegasnya.
Adapun, Kongres III F Serbundo juga dirangkai dengan seminar nasional. Adapun narasumber yang dihadirkan berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Yakni Akademisi Dr Agusmidah yang mengulas perlindungan buruh perkebunan sawit dan perspektif hak asasi manusia (HAM) dan kebijakan ILO.
Narasumber lainnya dari Kementerian Ketenagakerjaan Rinaldi Umar yang mengulas norma ketenagakerjaan sesuai Kepmen 257 Tahun 2014 dan diperkuat Kepmen 104 Tahun 2022 serta pembentukan P2K3 di perkebunan kelapa sawit. Kemudian Rita Olivia Tambunan dari FNV Mondiaal. Rita menjelaskan dampak
perubahan iklim terhadap buruh perkebunan sawit. Narasumber lainnya Ketua Pengembangan SDM GAPKI Pusat Sumarjono Saragih yang memaparkan tema rantai pasok minyak sawit. (dwi/ram)
Editor : Juli Rambe