BINJAI, Sumutpos.jawapos.com- Polemik tenaga pengamanan Pimpinan DPRD Binjai di tengah efisiensi ketat yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Ironisnya, besaran gaji tenaga pengamanan bak bodyguard untuk Pimpinan DPRD Binjai itu di atas upah minimum rakyat (UMR) kota tersebut.
Informasi yang dihimpun, ada 14 orang tenaga pengamanan Pimpinan DPRD Binjai untuk ketua, wakil ketua I dan wakil ketua II. Jika dibagi untuk 3 pimpinan, ada yang diamankan 5 orang dan 4 orang.
Sementara setiap tenaga pengamanan itu mendapat gaji Rp3.600.570. Besaran itu di atas UMR Binjai 2025 yang tercatat sebesar Rp3.075.365.
Anak buah Prabowo di Kota Binjai meminta kepada Pimpinan DPRD untuk tahan diri dalam merealisasikan anggaran bodyguard tersebut. "Sudah disetujui di APBD 2026," kata Anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir, Senin (1/12/2025).
"Mirisnya lagi, gaji tenaga Pimpinan DPRD Binjai di atas UMR dan tenaga PPPK paruh waktu yang digaji Rp800 ribu. Maka dari itu, standar mana yang dipakai," sambungnya.
Dia menyayangkan sikap Pimpinan DPRD Binjai yang mengalokasikan anggaran sebegitu besar hanya untuk pengamanan saja. Sementara PPPK paruh waktu yang sudah berpuluh tahun mengabdi, gaji mereka cuma Rp800 ribu.
"Kami minta Pimpinan DPRD menahan diri dan tolak apa yang sudah dianggarkan terkait fasilitas pengamanan. Itu sangat pemborosan, karena kan sifatnya pengamanan itu melekat," bebernya.
"Artinya kemana pimpinan pasti ada pengamanannya, begitu logikanya. Maka jika pimpinan ke luar kota, pasti ada pengamanannya, maka pasti dikeluarkan juga biaya perjalanan dinasnya, mau berapa lagi yang harus digelontorkan," sambungnya.
Terpisah, Ketua DPRD Binjai, Gusuartini br Surbakti akhirnya menanggapi polemik tenaga pengamanan di tengah efisiensi anggaran. "Nanti saya evaluasi dengan pimpinan dan badan anggaran. Mohon maaf, apabila ini salah akan kami evaluasi, terima kasih ini untuk sementara," tukasnya.
Adapun Pimpinan DPRD Binjai terdiri dari: Ketua DPRD Binjai, Gusuartini br Surbakti (Golkar); Wakil Ketua I, Juli Sawitma Nasution (Demokrat) dan Wakil Ketua II, Hairil Anwar (PKS). Diketahui, APBD Binjai tahun anggaran 2026 sudah disetujui bersama pemerintah kota dengan legislatif.(ted/han)
Editor : Johan Panjaitan