Korupsi Rp2,3 Miliar di Dinas Perkim Batu Bara, Dua Tersangka Ternyata Sudah Dipenjara
BATU BARA, Sumutpos.jawapos.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara kembali membongkar dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara. Kali ini, dua pejabat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan anggaran belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2,335 miliar.
Kedua tersangka masing-masing berinisial LA, mantan Kepala Dinas Perkim LH yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), serta IS selaku Bendahara Pengeluaran pada tahun anggaran tersebut.
Penetapan tersangka dilakukan penyidik Kejari Batu Bara, Rabu (11/11), setelah serangkaian penyidikan dan terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti.
Menariknya, kedua pejabat tersebut bukan orang baru dalam perkara korupsi di Dinas Perkim LH. LA dan IS ternyata saat ini sama-sama sedang menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam perkara korupsi berbeda, yang juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran di dinas tersebut.
Kepala Kejari Batu Bara Nanang Dwi Priharyadi SH MH melalui Kasi Intelijen Oppon B Siregar SH MH dan Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Yosep Antonius Manis SH MH, dalam siaran pers Nomor 11/Penkum/11/2026, mengungkapkan bahwa perkara terbaru ini berkaitan dengan realisasi anggaran belanja barang dan jasa Dinas Perkim LH Tahun 2024.
Berdasarkan hasil penyidikan, total anggaran belanja barang dan jasa yang direalisasikan mencapai Rp17.397.742.631.
Namun, penyidik menemukan dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Dokumen berupa bon dan faktur dari sejumlah penyedia diduga dimanipulasi untuk mendukung laporan penggunaan anggaran.
Nilai dokumen yang diduga dipalsukan mencapai Rp2.335.639.524. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Batu Bara Nomor 700.1.2.2/180/INSP tertanggal 2 September 2026, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp2,335 miliar.
Dalam perkara ini, LA dan IS disangkakan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
Keduanya dijerat dengan sejumlah pasal berlapis. Pada dakwaan primair, penyidik menerapkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
