STABAT, Sumutpos.jawapos.com – Penanganan bencana banjir besar di Kabupaten Langkat menuai sorotan tajam dari DPRD setempat. Anggota DPRD Langkat dari Fraksi PDI-Perjuangan, Matthew Diemas Bastanta, menilai Kepala BPBD Langkat, Muhammad Ansyari, gagal merespons cepat situasi darurat yang membuat ribuan warga menderita. Karena itu, ia menegaskan kepala BPBD layak dicopot dari jabatannya.
“Kinerja BPBD Langkat sangat lambat. Saat masyarakat terjebak banjir, nomor hotline darurat BPBD justru tidak dapat dihubungi,” ujar Matthew, Senin (1/12/2025).
15 Kecamatan Terendam, Warga Evakuasi Mandiri
Banjir besar menerjang 15 kecamatan, namun penanganannya dinilai minim koordinasi dan jauh dari standar kesiapsiagaan. Kondisi ini tergambar dari warga Kecamatan Padangtualang yang terpaksa melakukan evakuasi mandiri dengan naik ke badan Jalan Tol Binjai–Langsa ruas Tanjungpura.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Kegiatan MFF 2024, Giliran Kabid Diskop Medan Ditahan Kejaksaan
Matthew menilai BPBD tidak memiliki peralatan memadai dan gagal menjalankan tugas secara profesional. “Ini situasi genting. Masyarakat butuh pertolongan cepat, tapi respons yang diberikan justru sangat lambat,” tegasnya.
Matthew juga mengungkapkan pengalamannya saat mencoba menghubungi Kepala BPBD untuk meminta data dan titik banjir terparah. Namun upaya itu sia-sia.
“Saya menelepon dua kali. Nomornya aktif, tapi tidak diangkat,” katanya.
“Dalam kondisi bencana seperti ini, perilaku seperti itu tidak bisa ditolerir.”
Perahu Karet Cuma Enam Unit untuk 15 Kecamatan
BPBD Langkat disebut hanya memiliki enam unit perahu karet untuk menjangkau wilayah terdampak yang begitu luas. Menurut Matthew, jumlah itu tidak masuk akal.
“Dengan cakupan bencana sebesar ini, enam perahu karet jelas tidak cukup. Ini bukti BPBD tidak siap menghadapi keadaan darurat.”
Matthew juga menyoroti terjadinya aksi penjarahan di Tanjungpura yang diduga dipicu lambatnya distribusi bantuan.
Dalam situasi paling kritis, Matthew menilai Kepala BPBD justru lebih sibuk mendampingi kegiatan bupati daripada fokus pada penanganan bencana.
“Ini soal nyawa. Di saat rakyat membutuhkan pertolongan cepat, Kepala BPBD malah fokus pada kegiatan protokoler. Ia menyebut, lambatnya respons ini bahkan berkontribusi pada meninggalnya seorang anak yang tidak segera mendapatkan bantuan.
Desakan Pencopotan
Atas berbagai temuan tersebut, Matthew menegaskan Kepala BPBD Langkat harus dicopot dari jabatannya atau mengundurkan diri secara terhormat.
“Ini bukan soal politik, ini soal keselamatan. Jika tidak mampu menjalankan tugas, lebih baik mundur,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BPBD Langkat Muhammad Ansyari belum memberikan jawaban atas konfirmasi terkait desakan pencopotannya maupun pembaruan data banjir.
11 Warga Meninggal Dunia
Data BPBD per 30 November 2025 mencatat 11 warga meninggal dunia di wilayah Teluk Aru—lima di Kecamatan Babalan dan enam di Besitang. Namun belum dapat dipastikan apakah seluruhnya merupakan korban banjir, karena BPBD Langkat sulit dihubungi sejak awal bencana.
Sementara itu, total wilayah terdampak banjir mencapai 16 kecamatan, dengan 122.527 kepala keluarga mengalami dampaknya. Untuk data pengungsi, BPBD belum memiliki catatan lengkap meski bencana sudah berlangsung hampir sepekan. Baru beberapa kecamatan seperti Padangtualang, Gebang, Sei Lepan, Babalan, dan Brandanbarat yang melaporkan jumlah pengungsinya.(ted/han)
Editor : Johan Panjaitan