STABAT, Sumutpos.jawapos.com- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dinilai lambat menangani bencana banjir yang merendam 16 kecamatan dengan korban tutup usia 11 orang. Karenanya, Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumatera Utara mendesak agar Kepala BPBD Langkat dicopot dari jabatannya.
Koordinator Lawan Institute Sumut, Abdul Rahim Daulay menilai, Kepala BPBD Langkat gagal dalam menghadapi bencana banjir di penghujung tahun 2025 ini. Soalnya, banyak korban banjir minta pertolongan dan akhirnya meninggal dunia.
Terlebih lagi, hotline BPBD Langkat juga tidak ada saat musibah itu datang. "Setelah viral, sibuk buka hotline pada 28 November 2025. Tapi tidak ada keterangan kepada media, biasanya Pemkab Langkat cepat menyampaikan informasi ke rekan-rekan media," ungkap Rahim, Senin (8/12/2025).
Keluhan dan komplain masyarakat yang berseliweran di jagad dunia maya, kata Rahim, baru Pemkab Langkat sebut, sudah lama menyebarkan hotline. Bagi Rahim, itu aneh.
Dia juga menilai, BPBD Langkat tidak siap dalam penanganan tanggap darurat dan mengindikasikan lembaga itu gagal dalam melindungi masyarakat yang terdampak bencana. "Banjir ini adalah bencana yang berulang, seharusnya ada standar operasional yang lebih cepat dan terstruktur," bebernya.
Kepada Bupati Langkat, dia juga menyampaikan sejumlah kritikan dalam penanganan bencana banjir tersebut. Dia berpendapat, Bupati Langkat selaku kepala daerah berjalan lambat.
Saran lain, dia meminta untuk turun ke lokasi melihat masyarakat yang terdampak banjir, agar dapat memahami kondisi secara nyata. "Jangan hanya di posko, tapi lihat kondisi korban banjir menggunakan perahu karet atau boat, lihat juga kondisi rumah masyarakat yang rusak," katanya.
"Bupati harusnya jangan hanya terima laporan di meja, tapi harus menginjak lumpur bersama warganya. Rakyat yang mengungsi masih ada yang belum mendapatkan bantuan dari Pemkab Langkat," sambungnya.
Dengan kritikan ini, Rahim berharap, hal tersebut dapat menjadi cambuk bagi Pemkab Langkat untuk segera evaluasi menyeluruh dan ambil tindakan tegas serta tingkatkan kesiapsiagaan. "Kalau tidak sanggup hadapin korban dan bencana banjir ini, angkat saja bendera putih alihkan ke pemerintah pusat," bebernya.
"Ini perlu banyak angggaran dana yang dibutuhkan seperti pemulihan ekonomi ratusan ribu masyarakat yang terdampak banjir, butuh bantuan logistik makanan, obat obatan dan susu dan lainnya. Belum lagi perbaikan ribuan rumah warga yang rusak isi dalam rumahnya bahkan ada rumah yang rusak dan ada warga yang tak memiliki tempat tinggal lagi, karena harta benda sudah habis terkena banjir. Selain itu, jalan umum dan jembatan yang rusak. Dana ABPD Langkat kalau menangani ini saya pikir tidak cukup. Jadi butuh pemerintah pusat menggunakan APBN dan perusahaan," pungkasnya.
Banjir yang melanda Kabupaten Langkat dilaporkan ada 122.527 kepala keluarga yang terdampak banjir. Hingga Sabtu (6/12/2025) kemarin, sejumlah daerah yang digenangi banjir, air dilaporkan berangsur surut.
Jalan Lintas Sumatera Medan-Aceh kini juga sudah dapat diakses. Hanya saja, genangan banjir pada sejumlah desa maupun kelurahan masih terjadi di Kecamatan Tanjungpura.(ted/han)
Editor : Johan Panjaitan