STABAT, Sumutpos.jawapos.com– Di saat ribuan warga Kabupaten Langkat masih berjibaku memulihkan diri dari bencana banjir besar yang merendam 16 kecamatan dan merenggut 13 korban jiwa, proyek pembangunan taman di lingkungan Sekretariat DPRD Langkat justru berjalan. Pembangunan bernilai ratusan juta rupiah itu memantik sorotan publik dan dinilai mencerminkan krisis empati wakil rakyat terhadap penderitaan masyarakat.
Dilihat dari layanan pengadaan secara elektronik, proyek dipecah dalam tiga paket pengerjaan dengan rekanan atau penyedia yang berbeda. Judul pertama, proyek rehabilitasi taman depan kantor, yang diborong CV Zidane Mandiri sebesar Rp150 juta.
Judul kedua, proyek pembuatan taman dalam kantor di depan ruang fraksi, yang diborong CV Citra Karya Mandiri sebesar Rp200 juta. Judul terakhir, proyek rehabilitasi taman dalam kantor, yang diborong CV Gazala Sejahtera Madani sebesar Rp150 juta.
Sekretaris DPRD Langkat, Basrah Pardomuan belum merespon konfirmasi wartawan. Dilakukan upaya konfirmasi ke kantornya, Basrah tidak berada di tempat.
Hal serupa juga dilakukan kepada Kabag Umum Setwan Langkat, Arina Rasyiqah pun tidak memberi komentar saat dikonfirmasi, Jum'at (19/12/2025). Upaya keberimbangan kembali dilakukan dengan melakukan konfirmasi kepada Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin.
Politisi Partai Golkar yang kali kedua menjabat sebagai Ketua DPRD Langkat dan ipar Wakil Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti ini, tidak merespon konfirmasi wartawan. Menanggapi proyek yang dibelanjakan di tengah bencana banjir, Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumut, Abdul Rahim Daulay menilai, proyek tersebut tidak pantas dikerjakan di tengah kondisi masyarakat Langkah yang baru saja dilanda bencana banjir.
Bahkan saat ini, masyarakat tengah berjuang memulihkan diri dari dampak bencana. Namun wakil rakyat, malah mengalokasikan anggaran pembuatan taman dengan menguras biaya ratusan juta rupiah.
"Kebijakan pembangunan taman ini menunjukkan mal-empati pemerintah daerah terhadap penderitaan masyarakat. Masih banyak warga terdampak bencana banjir di Langkat yang membutuhkan bantuan nyata, baik perbaikan rumah, pemulihan infrastruktur dasar maupun dukungan ekonomi," serunya.
"Ini sangat tidak pantas dan mencederai rasa keadilan publik. Masyarakat masih berjuang bangkit dari bencana, pemerintah justru mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk taman di Kantor DPRD Langkat," sambungnya.
Dia menilai, proyek itu bersifat estetika dan tidak sejalan dengan skala kebutuhan masyarakat saat ini. Bahkan, menurutnya, dana tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk penanganan bencana, meski sudah disahkan.
Atau sebaliknya, kenapa tidak dibatalkan saja. "Dananya dapat digunakan untuk membantu korban banjir, memperbaiki fasilitas umum atau mendukung sektor pendidikan dan kesehatan yang terdampak," bebernya.
Dia juga menyoroti Pimpinan DPRD Langkat dalam proyek ratusan juta rupiah tersebutm. Menurutnya, Pimpinan DPRD Langkat harus jeli dan lebih prioritaskan kepentingan rakyat.
"Apa urgensi proyek itu, mengingat lokasi taman berada di area perkantoran yang manfaatnya terbatas dan tidak dapat dirasakan langsung masyarakat. Kantor DPRD Langkat itu tidak perlu ada penambahan, karena sudah mewah," pungkasnya. (ted/han)
Editor : Johan Panjaitan