LABUHANBATU, Sumutpos.jawapos.com-Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu untuk menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Hal itu ditegaskan Staf Ahli Bupati Labuhanbatu, Turing Ritonga, saat memimpin Apel Gabungan Kelompok I di Lapangan Diklat BKPP, Senin (2/2/2026). Ia memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran Pemkab untuk mempersiapkan diri menghadapi pemeriksaan LKPD.
“Pemeriksaan LKPD adalah cermin dari tata kelola keuangan, integritas aparatur, dan akuntabilitas pemerintah di mata publik. Opini BPK yang kita harapkan bukanlah hadiah, melainkan hasil kerja sistematis, disiplin administrasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” tegas Turing.
Ia menekankan bahwa audit BPK bukan sekadar rutinitas administratif tahunan. Kesiapan administrasi yang berkelanjutan, pencatatan yang tepat, dan pertanggungjawaban yang jelas menjadi kunci keberhasilan. “Apa yang dikerjakan harus dicatat, dan apa yang dicatat harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Turing menambahkan, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyiapkan laporan keuangan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tidak hanya teknis pelaporan, ia juga menyoroti sikap Aparatur Sipil Negara (ASN) selama proses audit. Seluruh jajaran diminta bersikap kooperatif, terbuka, dan profesional, sehingga audit menjadi instrumen evaluasi yang efektif untuk memastikan pengelolaan keuangan sesuai aturan.
Ia pun memberikan peringatan keras terkait konsekuensi dari setiap kelalaian. “Setiap penyimpangan atau ketidakpatuhan memiliki konsekuensi hukum dan administratif. Saya berharap seluruh jajaran bekerja dengan integritas tinggi dan kesadaran sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya.
Menutup arahannya, Turing mengajak seluruh elemen Pemkab Labuhanbatu untuk menjadikan pemeriksaan LKPD sebagai momentum memperkuat budaya transparansi. Target utama bukan hanya mempertahankan opini terbaik dari BPK, tetapi juga terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional di masa depan.(fdh/han)
Editor : Johan Panjaitan