GUNUNGTUA, Sumutpos.jawapos.com – Tahapan awal audit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Padang Lawas Utara resmi dituntaskan. Tim auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Sumatera Utara mengakhiri pemeriksaan melalui agenda exit meeting bersama Bupati Reski Basyah Harahap di ruang kerja bupati, Gunungtua, Jumat (13/3).
Pertemuan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian pemeriksaan awal yang berlangsung selama 28 hari. Dalam kurun waktu tersebut, tim auditor BPK melakukan penelaahan menyeluruh terhadap administrasi keuangan hingga pengecekan fisik sejumlah program dan kegiatan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Paluta, Amri Hamonangan Siregar, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan tahapan penting sebelum pemerintah daerah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara resmi kepada BPK.
Baca Juga: Polresta Deli Serdang Gelar Pasar Murah, Bantu Warga Akses Pangan Terjangkau
“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari audit rutin. Selama hampir satu bulan, tim melakukan klarifikasi data serta penelaahan dokumen secara mendalam. Exit meeting hari ini menandai selesainya tahap awal dan kesiapan kita memasuki proses berikutnya,” ujar Amri.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya menerima hasil pemeriksaan secara administratif, tetapi juga berkomitmen menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan auditor sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Reski Basyah yang didampingi Sekretaris Daerah Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan bersama jajaran asisten dan kepala OPD menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Menurutnya, hasil audit awal dari BPK harus menjadi panduan penting bagi seluruh OPD untuk meningkatkan kedisiplinan administrasi serta efektivitas penggunaan anggaran publik.
“Transparansi adalah harga mati. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegas Reski.
Baca Juga: Kick-Off CAEXPO-CABIS ke-23: Indonesia Bidik Penetrasi Lebih Dalam ke Pasar Tiongkok
Ia menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari kesesuaian angka dalam laporan keuangan, tetapi juga dari dampak nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Dengan berakhirnya tahap pemeriksaan interim tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara kini bersiap menyempurnakan penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat standar akuntabilitas serta menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Balakka.(mag-12/han)
Editor : Johan Panjaitan