Ronggur Soroti Dana Kelurahan Rp8 Miliar Dikelola Camat: Keliru dan Tabrak Permendagri
BINJAI, Sumutpos.jawapos.com – Realisasi dana kelurahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8 miliar dari total pagu Rp11,7 miliar di Kota Binjai menuai sorotan tajam. Pengelolaan anggaran yang berada di bawah kendali camat dinilai menyalahi aturan dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Temuan auditor menyebut pertanggungjawaban penggunaan dana kelurahan tidak didukung dokumen yang lengkap dan utuh. Selain itu, pola pengelolaan anggaran dinilai tidak sesuai ketentuan karena pengguna anggaran justru berada di tingkat kecamatan, bukan kelurahan.
Anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir, menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kekeliruan serius dalam tata kelola anggaran daerah. Politisi Partai Gerindra itu bahkan menduga adanya pembiaran yang sengaja dilakukan dalam pengelolaan dana kelurahan.
“Pak wali saat ini adalah birokrat yang telah puluhan tahun mengabdi. Namun, terjadi temuan dana kelurahan ini yang melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Ada dugaan sengaja dibiarkan dalam pengelolaan dana kelurahan yang dikelola oleh camat. Padahal, itu jelas melanggar Permendagri,” kata Ronggur, Kamis (28/5/2026).
Ia menegaskan, berdasarkan regulasi, dana kelurahan diperuntukkan bagi pembangunan sarana-prasarana serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Karena itu, menurutnya, pengguna anggaran semestinya berada di tangan lurah, bukan camat.
Baca Juga: Pemkab Langkat Ajak Warga Maknai Iduladha dengan Keikhlasan dan Kepedulian
“Jelas Permendagri bahwa anggaran tersebut diperuntukkan kepada kelurahan, sehingga pengguna anggaran itu harusnya lurah, bukan camat,” tegasnya.
Dalam laporan auditor disebutkan, pengelolaan dana justru dikendalikan kecamatan melalui camat sebagai pengguna anggaran (PA). Kondisi tersebut dinilai membuka celah penyimpangan karena tidak ada rincian jelas mengenai besaran anggaran untuk masing-masing kelurahan.
Auditor juga menemukan Pemerintah Kota Binjai belum memiliki pedoman umum maupun aturan teknis terkait pengelolaan dana kelurahan. Akibatnya, penggunaan anggaran dinilai tidak terarah dan rawan menyimpang dari peruntukannya.
Ronggur mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, dana kelurahan sempat dialokasikan langsung ke kelurahan pada 2022. Namun karena tidak ada petunjuk teknis yang jelas, anggaran tersebut tidak digunakan optimal.
