PALUTA, Sumutpos.jawapos.com- Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) tancap gas menjaga reputasi tata kelola keuangan. Bupati Paluta, H. Reski Basyah Harahap, secara langsung menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara di Medan, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan dokumen strategis tersebut diterima Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, di Gedung Auditorium BPK, Jalan Imam Bonjol. Momentum ini menjadi penegasan komitmen Pemkab Paluta dalam menjaga disiplin, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Reski Basyah menegaskan, ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab publik yang harus dijaga.
Baca Juga: 'Nyanyian' Eks Kadis Bongkar Skandal Proyek Fiktif Ketapangtan Binjai, 4 Tersangka Baru Terjerat
“Setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai regulasi. Ini komitmen kami kepada masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Pemkab Paluta juga memasang target ambisius untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bagi Reski, WTP bukan sekadar capaian simbolik, melainkan indikator nyata kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kami terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan, dari perencanaan hingga pelaporan. Sinergi dengan BPK diharapkan mampu mengantarkan Paluta mempertahankan opini WTP,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, mengapresiasi kepala daerah yang konsisten menyerahkan laporan keuangan tepat waktu. Ia menekankan bahwa kualitas LKPD akan sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Baca Juga: Ini Sebab Susah Buang Air Besar, Pahamilah!
Dalam kegiatan tersebut, Bupati turut didampingi jajaran pejabat teras, antara lain Sekretaris Daerah Dr. Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, Inspektur Daerah Ir. Hendra Hasan Saleh Siregar, serta Kepala BPKPAD Amri Hamonangan Siregar.
Langkah cepat dan terukur ini menegaskan arah kebijakan Pemkab Paluta: membangun tata kelola keuangan yang kredibel, profesional, dan berorientasi pada kepercayaan publik.(mag-12/han)
Editor : Johan Panjaitan