LABUHANBATU UTARA, Sumutpos.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara terus menggenjot kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemkab menerbitkan Surat Edaran Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 900.11.13.1/771/Bapenda-III/2026 yang ditujukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, serta perusahaan yang beroperasi di wilayah Labuhanbatu Utara.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Kepala Bapenda Labuhanbatu Utara, Teddy Yulianto, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui pajak akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas publik lainnya.
Baca Juga: Pledoi Kasus Korupsi Proyek Jalan Binjai, Ridho Indah Purnama Minta Dibebaskan
“Pajak kendaraan bermotor bukan sekadar kewajiban administrasi. Ini merupakan bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan bersama,” ujar Teddy, Selasa (9/6/2026).
Melalui surat edaran tersebut, Bapenda mengimbau seluruh ASN, PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan perusahaan agar membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, serta Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tepat waktu sebelum jatuh tempo.
Selain itu, seluruh pemilik kendaraan diminta menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada unit kerja masing-masing untuk diteruskan ke Bapenda sebagai bahan pendataan dan evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Menurut Teddy, pendataan yang akurat sangat penting untuk mendukung penyusunan kebijakan fiskal daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Tidak hanya soal pembayaran pajak, Bapenda juga mendorong pemilik kendaraan yang masih menggunakan identitas pihak lain agar segera melakukan proses balik nama. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan tertib administrasi serta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan.
“Kami mengimbau masyarakat yang kendaraannya masih atas nama orang lain agar segera melakukan balik nama. Ini penting untuk mewujudkan administrasi yang tertib dan data kepemilikan yang akurat,” katanya.
Baca Juga: IPOT Dorong Literasi Finansial dan AI untuk Generasi Muda Indonesia
Bapenda juga mengajak pemilik kendaraan yang masih terdaftar di luar Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk segera melakukan mutasi kendaraan ke wilayah Labura. Upaya ini diyakini dapat meningkatkan penerimaan daerah yang nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor.
Teddy menilai ASN dan kalangan dunia usaha memiliki posisi penting sebagai teladan dalam membangun budaya taat pajak di tengah masyarakat. Karena itu, kepatuhan mereka diharapkan mampu menjadi contoh bagi warga lainnya.
“ASN dan perusahaan harus menjadi pelopor kepatuhan pajak. Semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak, semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan jalan, penerangan umum, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, hingga berbagai layanan publik lainnya membutuhkan dukungan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, Pemkab Labuhanbatu Utara optimistis pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (mag-10/han)
Editor : Johan Panjaitan