BINJAI, Sumutpos.jawapos.com– Aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah juru parkir dan elemen masyarakat di depan Kantor Wali Kota Binjai, Kamis (11/6/2026), diwarnai dugaan intimidasi terhadap salah seorang peserta aksi. Korban berinisial D, yang diketahui merupakan Ketua Persatuan Tukang Parkir (Petir) Kota Binjai, mengaku mengalami tindakan intimidatif sesaat sebelum massa bergerak menuju lokasi demonstrasi.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu sorotan dalam aksi yang mengangkat berbagai persoalan terkait pengelolaan parkir di Kota Binjai, termasuk dugaan kenaikan setoran tanpa sosialisasi yang memadai serta tanpa adanya surat perintah resmi yang diketahui para juru parkir.
Koordinator aksi, Edward Gurky, menjelaskan bahwa insiden terjadi ketika para peserta aksi sedang berkumpul untuk melakukan konsolidasi sebelum berangkat menuju Kantor Wali Kota Binjai.
“Mulanya korban D sedang berkumpul bersama massa aksi lainnya sebelum berangkat ke Kantor Wali Kota,” ujar Gurky.
Baca Juga: Mulai Rp50 Ribu, Swiss-Belinn Medan Hadirkan Rice Bowl dan Bento Praktis untuk Berbagai Acara
Menurutnya, di tengah persiapan tersebut, dua orang yang disebut merupakan koordinator parkir berinisial SD dan IB mendatangi lokasi. Keduanya diduga melakukan tindakan intimidasi terhadap korban yang berujung pada dugaan penganiayaan.
Gurky menyebut korban mengalami tindakan fisik berupa cekikan dan pitingan. Pihaknya menduga tindakan tersebut berkaitan dengan rencana aksi yang akan digelar para juru parkir dan masyarakat.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Dalam demonstrasi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Binjai, khususnya terkait tata kelola perparkiran yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Salah satu tuntutan utama adalah meminta Pemerintah Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan parkir yang selama ini berjalan, termasuk mekanisme penarikan setoran kepada para juru parkir.
“Kami mendesak Wali Kota Binjai untuk tidak menutup mata terhadap persoalan ini dan segera melakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab,” kata Gurky.
Massa juga menyoroti transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Mereka menilai perlu adanya keterbukaan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh dari seluruh titik parkir yang tersebar di Kota Binjai.
Baca Juga: Uniwarh BNNK Apresiasi Kinerja Satresnarkoba Polres Binjai dalam Pemberantasan Narkoba
Menurut mereka, publik berhak mengetahui kontribusi sektor parkir terhadap PAD serta mekanisme pengelolaannya agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Selain itu, para demonstran meminta adanya pembenahan terhadap oknum-oknum yang diduga melakukan tekanan kepada juru parkir terkait kenaikan setoran tanpa dasar yang jelas.
Mereka juga mengusulkan agar Dinas Perhubungan Kota Binjai secara berkala mempublikasikan capaian PAD sektor parkir sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
“Transparansi sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan parkir di Kota Binjai,” tegas Gurky.
Terkait dugaan intimidasi yang dialami D, pihak massa aksi mengaku telah membuat laporan resmi ke Polres Binjai untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Juga: Tuntut Transparansi dan Evaluasi Direktur RSUD Gunung Tua, PB PMPK Gelar Aksi Demonstrasi
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Harimin Tarigan, belum memberikan tanggapan atas sejumlah tuntutan maupun tudingan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Massa menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan berharap adanya respons konkret dari pemerintah daerah maupun instansi terkait guna menciptakan tata kelola parkir yang lebih transparan, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (ted/han)
Editor : Johan Panjaitan