MEDAN, SUMUT POS- Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Muhammad Subandi, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dijadikan sarana untuk mencari keuntungan pribadi.
Ia meminta pemerintah bertindak tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tidak memenuhi standar pelayanan maupun kualitas makanan bagi para siswa.
"Jangan cari kaya di MBG. Kalau ada dapur yang tidak layak, harus ditertibkan, kalau perlu ditutup. Tidak boleh mengambil keuntungan dari makanan anak-anak dan program mulia ini," tegas Subandi, Selasa (16/6/2026).
Baca Juga: Enam Nelayan Asal Langkat Selamat, setelah Hanyut hingga Thailand
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan seluruh komponen biaya operasional program, mulai dari tenaga kerja, listrik, air hingga yayasan pelaksana, telah memiliki alokasi anggaran masing-masing. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan bagi pihak tertentu untuk mengurangi kualitas makanan demi mendapatkan keuntungan lebih besar.
"Kalau mau cari kaya dari MBG, itu sudah salah. Program ini dibuat untuk membantu masyarakat, bukan untuk memperkaya segelintir orang," ujarnya.
Subandi juga menekankan pentingnya penyaluran MBG kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayah pinggiran dan pedesaan. Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi agar pemerataan program dapat berjalan lebih maksimal.
Menurutnya, masih banyak sekolah yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG, padahal kebutuhan masyarakat terhadap program tersebut sangat besar.
"Semalam saya menerima pesan dari kepala sekolah di Sei Mencirim yang mempertanyakan kenapa mereka belum mendapatkan MBG. Artinya masih banyak yang membutuhkan program ini," katanya.
Dalam berbagai kunjungan ke masyarakat, Subandi mengaku menemukan banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sarapan maupun uang saku anak-anak mereka.
"Saya tanya langsung kepada ibu-ibu di masyarakat, apakah sanggup memberi Rp10 ribu setiap hari kepada anaknya. Banyak yang bilang tidak sanggup. Jadi jangan bicara tanpa melihat kondisi di lapangan. Setiap bulan, minimal 500 masyarakat saya temui untuk survei itu," ungkapnya.
Subandi kemudian membagikan kisah seorang siswa yang harus berjalan kaki sejauh enam kilometer untuk berangkat ke sekolah. Sebelum adanya MBG, anak tersebut kerap tidak masuk sekolah ketika hujan turun. Namun, kondisi itu berubah setelah sekolahnya mendapatkan program makan bergizi gratis.
"Anak itu bilang kalau tidak sekolah dia rugi dua kali. Ketinggalan pelajaran dan tidak dapat makan bergizi. Karena di rumah memang tidak selalu ada sarapan. Tetapi sejak ada MBG ia sudah rajin sekolah," tutur Subandi.
Ia menilai kisah tersebut menjadi bukti bahwa program MBG tidak hanya berfungsi menyediakan makanan bergizi, tetapi juga mampu meningkatkan semangat belajar dan tingkat kehadiran siswa dari keluarga prasejahtera.
Selain menyoroti potensi penyimpangan anggaran, Komisi E DPRD Sumut juga melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur MBG. Dari hasil sidak tersebut, pihaknya masih menemukan menu makanan yang kurang bervariasi dan belum sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
"Kami temukan ada dapur yang menunya telur terus. Padahal harus ada variasi seperti ayam, ikan atau daging. Tidak boleh bolak-balik telur saja," tegasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah dan pihak terkait tidak ragu memberikan sanksi kepada pengelola dapur yang melanggar ketentuan.
"Kalau ada yang seperti itu, sikat saja. Itu tidak benar. Program MBG harus dijalankan sesuai tujuan awalnya, yaitu memberikan makanan bergizi kepada anak-anak yang membutuhkan," katanya.
Meski mengakui adanya oknum yang diduga menyalahgunakan program, Subandi menegaskan hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menilai buruk keseluruhan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut memiliki tujuan mulia dan telah diterapkan di sejumlah negara selama puluhan tahun.
"Programnya bagus dan mulia. Kalau ada oknum yang korupsi atau bermain, yang diperbaiki adalah pelaksanaannya, bukan programnya," ujarnya.
Subandi juga menilai pemerintah pusat telah menunjukkan respons cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG.
"Kita bangga dengan Pak Prabowo, sikap beliau sudah tepat dan respon cepat. Kalau ada yang salah, harus ditindak. Mau kawan, kenalan, atau dari partai sendiri, tidak boleh ada perlakuan khusus. Yang salah harus ditertibkan," pungkasnya.(san/ram)
Editor : Juli Rambe