MEDAN, SUMUT POS- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unimed Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (17/6/2026).
Massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Aksi yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut sempat diwarnai ketegangan. Mahasiswa yang berupaya menyampaikan aspirasi mengaku kecewa lantaran tidak ada satu pun perwakilan DPRD Sumut yang keluar untuk menemui mereka.
Baca Juga: APVI Sumbagut Dukung Larangan Vape bagi ASN di Pemprov Sumut
Kekecewaan massa memuncak hingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di depan pintu gerbang DPRD Sumut. Dalam situasi tersebut, massa aksi juga membakar ban bekas di depan gerbang kantor legislatif sebagai bentuk protes atas sikap DPRD yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi mahasiswa.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di lokasi aksi, Aliansi Mahasiswa Unimed Bersatu menyampaikan sedikitnya sepuluh tuntutan kepada pemerintah dan para pemangku kebijakan.
Tuntutan tersebut antara lain meminta pemerintah mengembalikan prioritas anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Massa juga mendesak penghentian program-program yang mereka nilai bersifat populis, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), yang menurut mereka berpotensi menjadi beban ekonomi negara serta membuka peluang terjadinya praktik korupsi.
Selain itu, mahasiswa menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok, menghentikan praktik militerisme di ranah sipil, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui stabilisasi nilai tukar rupiah.
Aliansi Mahasiswa Unimed Bersatu juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kelistrikan dan penyediaan air bersih. Mereka turut mendesak realisasi penciptaan 19 juta lapangan kerja yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat.
Tidak hanya itu, massa aksi menuntut adanya pembenahan tata kelola kabinet agar tercipta pemerintahan yang lebih efektif dan responsif, memperkuat stabilitas moneter guna menjaga daya beli masyarakat, serta memprioritaskan pendidikan gratis bagi jenjang SD, SMP, hingga SMA negeri.
Pimpinan aksi, Muhammad Ade Ikhsani, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Kami datang membawa aspirasi masyarakat dan menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah rakyat. Namun sangat kami sesalkan, selama satu jam melakukan aksi tidak ada satu pun perwakilan DPRD Sumatera Utara yang hadir untuk mendengarkan tuntutan kami," ujar Muhammad Ade Ikhsani di sela-sela aksi.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat mendengar serta menindaklanjuti berbagai tuntutan yang mereka sampaikan.
"Kami ingin pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mendengar serta menindaklanjuti tuntutan ini demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dan kehidupan berbangsa yang lebih baik," katanya.
Menurut Ade, mahasiswa akan terus mengawal berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dan memastikan aspirasi rakyat tidak diabaikan. (san/ram)
Editor : Juli Rambe