STABAT, Sumutpos.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Langkat resmi memperpanjang masa transisi dari status darurat menuju pemulihan pascabencana banjir yang melanda 16 kecamatan pada akhir 2025 lalu. Kebijakan ini diambil setelah masa transisi sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 24 Juni 2026.
Keputusan perpanjangan tersebut ditetapkan bersama oleh Pemkab Langkat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait, dengan mempertimbangkan masih banyaknya program rehabilitasi yang perlu diselesaikan.
Bupati Langkat Syah Afandin mengatakan, perpanjangan masa transisi dilakukan untuk memastikan seluruh proses pemulihan berjalan lebih optimal, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
Baca Juga: Sertijab Kasat Reskrim dan Pelantikan Kasikum Digelar, Kapolres Labusel: Jabatan adalah Amanah
“Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama, masa transisi dari darurat menuju pemulihan pascabencana banjir di Kabupaten Langkat resmi diperpanjang selama enam bulan,” ujar Syah Afandin, Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan, periode baru masa transisi tersebut akan berlangsung mulai 25 Juni hingga 25 Desember 2026. Fokus utama pemerintah daerah adalah mempercepat pemulihan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta pemulihan kondisi sosial dan ekonomi warga terdampak.
Menurutnya, meskipun status darurat telah berakhir, proses pemulihan di lapangan masih membutuhkan penanganan serius dan berkesinambungan.
“Perpanjangan masa transisi ini bukan berarti kita bisa santai, tetapi justru menjadi momentum untuk memastikan seluruh proses pemulihan berjalan tuntas,” tegasnya.
Baca Juga: Wawako Binjai Tegur Kadishub, Parkir Semrawut di Lapangan Merdeka Jadi Sorotan
Ondim, sapaan akrab Bupati Langkat, juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam setiap penggunaan anggaran penanganan bencana, sekecil apa pun nilainya.
Ia menilai, sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci agar setiap program pemulihan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Seluruh perangkat daerah diminta tetap bekerja maksimal dan menjaga koordinasi agar proses rehabilitasi dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan,” katanya.(ted/han)
Editor : Johan Panjaitan