BINJAI, Sumutpos.jawapos.com– Pemerintah Kota Binjai kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, sekaligus mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi pembangunan daerah yang berbasis data. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, saat memimpin apel gabungan di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, Senin (22/6/2026).
Apel yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin Simanjuntak, para kepala perangkat daerah, aparatur sipil negara, serta jajaran pemerintahan lainnya.
Dalam arahannya, Amir Hamzah menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak masih menjadi salah satu isu strategis yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan sehingga membutuhkan kehadiran pemerintah yang responsif dan berkelanjutan.
Baca Juga: Akhirnya, Ruben Onsu Ketemu Putrinya
“Perempuan dan anak harus mendapatkan perlindungan yang maksimal. Negara melalui pemerintah daerah wajib hadir untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan,” tegas Amir.
Data yang dihimpun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Binjai menunjukkan masih tingginya kasus yang memerlukan penanganan serius. Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat sebanyak 33 kasus telah ditangani.
Kasus tersebut meliputi 12 kasus kekerasan seksual terhadap anak, delapan kasus terkait pemenuhan hak anak, 10 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta tiga kasus kekerasan dengan korban perempuan.
Bagi Amir, angka tersebut bukan sekadar data statistik, melainkan peringatan bahwa upaya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak harus terus diperkuat.
“Data ini menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus kita tuntaskan bersama. Semua pihak harus terlibat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi,” ujarnya.
Selain menyoroti isu perlindungan sosial, Wali Kota Binjai juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang merupakan agenda strategis nasional dan menjadi instrumen penting dalam memotret kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Baca Juga: Hindari Pungutan Liar, Bobby Nasution Siapkan Dua Akses Jalan ke Wisata Air Panas Karo
Menurutnya, data yang dihasilkan dari sensus tersebut akan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, pengambilan keputusan, hingga perencanaan program yang lebih tepat sasaran.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Seluruh perangkat daerah harus memberikan dukungan penuh agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan berkualitas,” katanya.
Amir meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan, hingga badan usaha milik daerah (BUMD) untuk menjalin sinergi dengan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) selama proses sensus berlangsung.
Ia menegaskan bahwa segala kebutuhan yang mendukung kelancaran pelaksanaan sensus harus difasilitasi secara optimal demi menghasilkan basis data ekonomi yang dapat mendukung pembangunan Kota Binjai secara berkelanjutan.
Di penghujung arahannya, Amir juga mengingatkan pentingnya menjaga budaya gotong royong sebagai bagian dari identitas masyarakat Binjai. Ia meminta para camat dan lurah untuk terus menggerakkan kegiatan gotong royong secara rutin di wilayah masing-masing.
Menurutnya, gotong royong tidak hanya berfungsi menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial dan rasa memiliki terhadap kota.
“Melalui gotong royong, kita tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan kepedulian masyarakat dalam membangun Kota Binjai,” pungkasnya.(ted/han)
Editor : Johan Panjaitan